Detail Dokumen Hukum

Berlaku
Meta Keterangan
Materi Pokok Abstrak

Artikel ini membahas kritik terhadap draf revisi RUU KUHAP karena menghapus kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan kasus korupsi, membatasi perannya hanya pada kasus pelanggaran HAM berat. Perdebatan mengenai revisi RUU KUHAP terus berlanjut di kalangan akademisi dan praktisi hukum, dengan keputusan akhirnya akan berpengaruh pada arah kebijakan hukum serta efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Jenis Artikel Online
Judul Dekan Hukum Unnes Prof Ali Masyhar: Revisi RUU KUHAP Harus Dikaji Ulang, Jangan Lemahkan Kejaksaan
Tahun 2025
Tanggal Terbit 17 Maret 2025
Tempat Terbit Semarang
T.E.U Orang/Badan/Pengarang -
Bidang Hukum Hukum Pidana
Subjek REVISI, DEKAN, RUUKUHAP, UNNES
Bahasa -
Lokasi -
Sumber -
-
Penerbit -
Media Sosial
JDIH UNNES

JDIH UNNES menyediakan Dokumen dan Informasi Hukum di Universitas Negeri Semarang yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.

Kontak Kami
(024) 86008700 Ext. 067
Senin 07.00–16.00
Selasa 07.00–16.00
Rabu 07.00–16.00
Kamis 07.00–16.00
Jumat 07.00–14.30
Sabtu Tutup
Minggu Tutup
Media Sosial
Tren Pengunjung Terkini
Pengunjung Hari ini
10985
Total Pengunjung
2294952
Kemarin
15059
Online
94
Minggu Lalu
106096
Download Aplikasi Mobile
Tautan
Tingkat Kepuasan