Dokumen Hukum

Selamat datang di sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Gunakan filter di samping kanan untuk mencari dokumen hukum yang diinginkan.

Filter Aktif!

Hasil pencarian sesuai dengan kriteria filter Anda.

Reset

-

Berlaku

Justice for Child Victims of Violence in the Pesantren Environment (Study of Decision Number 5642 K/Pid.Sus/2022)

CHILD PROTECTION, VIOLENCE IN ISLAMIC BOARDING SCHOOLS, CRIMINAL LAW ENFORCEMENT

Fulltext

163

181

Detail

-

Berlaku

Dealing with A State of Emergency: A Comparative Study Between Indonesia and Malaysia in Government Use for Pharmaceutical Products

GOVERNMENT PATENT IMPLEMENTATION, COVID-19, REMDESIVIR, FAVIPIRAVIR

Fulltext

161

164

Detail

-

Berlaku

The Urgency of Legal Profession Regulation Amidst The Integration of Artificial Intelligence

Fulltext

1373

254

Detail

-

Berlaku

Terrorism Financing Modus Operandi in Indonesia

FINANCING TERRORISM; MODUS; NATIONAL SECURITY, ILLICIT FINANCIAL FLOWS

Fulltext

1010

187

Detail

-

Berlaku

Kemenko Kumham Imipas dan FH Universitas Negeri Semarang Bahas Tantangan Penegakan Hukum Berbasis Keadilan Restoratif

HUKUM, RESTORATIF, PENEGAKAN HUKUM

263

Detail

-

Berlaku

Literacy, Compliance, and Digital Legal Awareness: The Role of JDIH Universitas Negeri Semarang in Disseminating Legal Information

LEGAL LITERACY, LEGAL COMPLIANCE, LEGAL AWARENESS, JDIH UNNES, LEGAL INFORMATION

Fulltext

349

264

Detail

-

Berlaku

Mahasiswa FH Universitas Negeri Semarang Raih Juara 3 Best Paper di Pekan Hukum Nasional UNS 2025

PRESTASI

Detail

-

Berlaku

Reclaiming the Unwritten: Living Law’s Prospects under Indonesia’s 2023 Penal Reform

CRIMINAL CODE, SOCIETY, LIVING LAW, INDIGENOUS, LEGAL IDENTITY

Fulltext

3708

225

Detail

-

Berlaku

Juridical Implications of the Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024 on Legal Aid Provision in Indonesia

JURIDICAL IMPLICATIONS; CONSTITUTIONAL COURT DECISION; LEGAL AID.

Fulltext

141

163

Detail

-

Berlaku

Sharia Law and Minority Civil Rights: The Access of Non-Muslims to Bureaucracy and Public Services in the Aceh Province

SHARIA LAW, ACEH, BUREAUCRACY, GOVERNANCE, NON-MUSLIM.

Fulltext

308

236

Detail

-

Berlaku

Analisis Yuridis dan Sanksi dalam Penyediaan Rumah Ibadah Perumahan di Indonesia

PENYEDIAAN RUMAH IBADAH, PSU, PERUMAHAN, PROVISION OF HOUSES OF WORSHIP, HOUSING

Fulltext

1446

215

Detail

-

Berlaku

Restorative Justice-Based Criminal Case Resolution: A Study at Restorative Justice Houses in Yogyakarta

CRIMINAL CASES; RESTORATIVE JUSTICE; RESTORATIVE JUSTICE HOUSE

Fulltext

123

157

Detail

-

Berlaku

Optimizing Digital Technology and Institutional Reform to Elevate the International Reputation of Universities in Indonesia and Malaysia

DIGITAL TECHNOLOGY, INTERNATIONALIZATION, MEDIA, REPUTATION ENHANCEMENT.

Fulltext

1130

243

Detail

-

Berlaku

BKS Dekan Fakultas Hukum PTN se-Indonesia Uji Materi 2 UU Pendidikan

UJI MATERI, MAHKAMAH KONSTITUSI, FAKULTAS HUKUM, DEKAN, PERGURUAN TINGGI

187

Detail

-

Berlaku

Dekan Hukum Universitas Negeri Semarang Ali Masyhar: Revisi RUU KUHAP Bisa Melemahkan Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Harus Tetap Berperan

KUHAP, KORUPSI, KEJAKSAAN

244

423

Detail

-

Berlaku

Dekan Hukum Universitas Negeri Semarang Prof Ali Masyhar: Revisi RUU KUHAP Harus Dikaji Ulang, Jangan Lemahkan Kejaksaan

REVISI, DEKAN, RUUKUHAP, UNNES

307

330

Detail

-

Berlaku

Pakar Hukum Minta Kejaksaan Harus Tetap Berwenang Menyidik Kasus Korupsi

UUD, JAKSA, PAKAR HUKUM, KEJAKSAAN, RUU KUHAP

215

354

Detail

-

Berlaku

Dekan Hukum Universitas Negeri Semarang Prof. Ali Masyhar: Jangan Batasi Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi

RUU KUHAP, UNNES, KEJAKSAAN

252

Detail

-

Berlaku

Dekan Hukum Universitas Negeri Semarang Prof. Ali Masyhar: Mengapa Kejaksaan Tak Boleh Menyidik Korupsi

RUU KUHAP, UNNES, KEJAKSAAN

268

Detail

-

Berlaku

Guru Besar Hukum Universitas Negeri Semarang Ali Masyhar: Tidak Tepat Kewenangan Penyidikan Kasus Korupsi Dihapus

RUU KUHAP, UNNES, KEJAKSAAN

232

Detail

-

Berlaku

Procurement Challenges in Universities: A Snapshot and Legal Reform Approaches to Resolution

UNIVERSITY PROCUREMENT, PROCUREMENT COMPLIANCE, LEGAL FRAMEWORK, INSITITUTIONAL PROCUREMENT MANAGEMENT, PROCUREMENT REFORM

Fulltext

283

182

Detail

-

Justice for Child Victims of Violence in the Pesantren Environment (Study of Decision Number 5642 K/Pid.Sus/2022)

-

Dealing with A State of Emergency: A Comparative Study Between Indonesia and Malaysia in Government Use for Pharmaceutical Products

-

The Urgency of Legal Profession Regulation Amidst The Integration of Artificial Intelligence

-

Terrorism Financing Modus Operandi in Indonesia

-

Kemenko Kumham Imipas dan FH Universitas Negeri Semarang Bahas Tantangan Penegakan Hukum Berbasis Keadilan Restoratif

-

Literacy, Compliance, and Digital Legal Awareness: The Role of JDIH Universitas Negeri Semarang in Disseminating Legal Information

-

Mahasiswa FH Universitas Negeri Semarang Raih Juara 3 Best Paper di Pekan Hukum Nasional UNS 2025

-

Reclaiming the Unwritten: Living Law’s Prospects under Indonesia’s 2023 Penal Reform

-

Juridical Implications of the Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024 on Legal Aid Provision in Indonesia

-

Sharia Law and Minority Civil Rights: The Access of Non-Muslims to Bureaucracy and Public Services in the Aceh Province

-

Analisis Yuridis dan Sanksi dalam Penyediaan Rumah Ibadah Perumahan di Indonesia

-

Restorative Justice-Based Criminal Case Resolution: A Study at Restorative Justice Houses in Yogyakarta

-

Optimizing Digital Technology and Institutional Reform to Elevate the International Reputation of Universities in Indonesia and Malaysia

-

BKS Dekan Fakultas Hukum PTN se-Indonesia Uji Materi 2 UU Pendidikan

-

Dekan Hukum Universitas Negeri Semarang Ali Masyhar: Revisi RUU KUHAP Bisa Melemahkan Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Harus Tetap Berperan

-

Dekan Hukum Universitas Negeri Semarang Prof Ali Masyhar: Revisi RUU KUHAP Harus Dikaji Ulang, Jangan Lemahkan Kejaksaan

-

Pakar Hukum Minta Kejaksaan Harus Tetap Berwenang Menyidik Kasus Korupsi

-

Dekan Hukum Universitas Negeri Semarang Prof. Ali Masyhar: Jangan Batasi Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi

-

Dekan Hukum Universitas Negeri Semarang Prof. Ali Masyhar: Mengapa Kejaksaan Tak Boleh Menyidik Korupsi

-

Guru Besar Hukum Universitas Negeri Semarang Ali Masyhar: Tidak Tepat Kewenangan Penyidikan Kasus Korupsi Dihapus

-

Procurement Challenges in Universities: A Snapshot and Legal Reform Approaches to Resolution

Pencarian Lanjut

Media Sosial

Contact Us

JDIH UNNES

Kontak Kami

Media Sosial

Tren Pengunjung Terkini

Download Aplikasi Mobile

Tautan

Tingkat Kepuasan