Pengantar Hukum Tanah Nasional : sejarah, politik, dan perkembangannya
Perubahan dan pengembangan hukum pertanahan dan keagrariaan satu Negara termasuk penataan administrasinya menjadi sebuah sistem hukum nasional yang terpadu, ditentukan oleh filosofi dasar hukum, asas, ajaran dan teori kepemilikan tanahnya. Indonesia sudah memiliki filosofi dasar hukum dengan asas dan ajaran yang sudah dibakukan dalam filosofi Pancasila, norma dasar UUD 1945 serta kaidah pelaksanaan dalam UUPA 1960. Buku Pengantar Hukum Tanah Nasional: Sejarah, Politik, dan Perkembangannya adalah sebuah buku yang ditulis oleh Bakhrul Amal. Buku ini membahas mengenai hukum tanah nasional. Dalam buku ini selain dijelaskan mengenai apa itu hukum tanah nasional, juga dijelaskan tentang sejarah pertama hukum tersebut ada, politik di dalamnya, dan perkembangan hukum tanah nasional dari dulu hingga sekarang.
Hukum Abitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis; diengkapi arbitrase online dan arbitrase syariah
Buku bertajuk Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (Online-Syariah) ini berisi sebanyak 8 bab dengan substansi Bab 1 Penyelesaian Sengketa Bisnis. Bab 2 Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi. Bab 3 Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase. Bab 4 Arbitrase Syariah. Bab 5 Arbitrase Online Bab 6 Mediasi. Bab 7 Negosiasi dan Konsiliasi. Bab 8 Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Lainnya.
Secara umum buku ini menyajikan muatan materi yang mendudukkan arbitrase sebagai salah satu model penyelesaian sengketa yang dapat dipilih di antara berbagai sarana penyelesaian sengketa komersial. Selain menyuguhkan uraian berkaitan lembaga arbitrase sebagai model penyelesaian sengketa bisnis terdapat pula bahasan model alternatif penyelesaian sengketa bisnis lainnya, seperti mediasi, konsiliasi, negosiasi dan lain sebagainya buku ini juga dilengkapi muatan substansi arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa bisnis melalui pendekatan online dan syariah. Buku ini penting dibaca para mahasiswa, dosen, praktisi dan para peminat hukum lainnya.
Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia
Perkembangan hukum jaminan di Indonesia dimulai sejak masa pemerintahan Belanda, Jepang dan zaman kemerdekaan sampai dengan era reformasi saat ini. Sejak itu sudah banyak hukum tentang jaminan yang telah disahkan menjadi Undang-undang. Sejak masa kemerdekaan sampai era reformasi, ketentuan hukum yang mengatur jaminan adalah Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Dalam ketentuan ini juga merujuk pada berbagai peraturan perundangan-undangan lainnya. Sedangkan pada era reformasi, telah dikeluarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.
Walaupun sejak zaman kemerdekaan sampai era reformasi saat ini pemerintahan banyak menetapkan undang-undang yang berkaitan dengan jaminan, tapi sistem hukum yang tercantum kita masih memberlakukan ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam buku II KUH Perdata, seperti yang berkaitan dengan gadai (pand)dan hipotik, terutama yang berkaitan dengan pembebanan atas dan hipotik kapal laut yang bera
PETA PROSES BISNIS UNNES 2022
-
Perbandingan Hukum Pidana di 18 negara
KUHP suatu negara menggambarkan karakter, budaya bahkan peradaban suatu bangsa. Hermann seperti yang dikatakan Mannheim, “Penal Code is the most faithful mirror of civilization of a nation”. Artinya KUHP adalah cermin yang paling terpercaya mengenai peradaban suatu bangsa. Jadi, KUHP adalah inti hukum pidana suatu bangsa. Meskipun pada umumnya KUHP di semua negara terlihat universal dan netral, tetap terdapat perbedaan di antara negara satu dengan negara lainnya.
Buku ini membahas secara detail KUHP negara-negara Eropa, Asia, dan Amerika Latin. Perbandingan KUHP negara-negara tersebut penting untuk dikaji, salah satunya adalah untuk mendukung perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya, serta dapat memberikan masukan positif dalam usaha pembaruan hukum pidana. Karena itu, buku ini penting tidak hanya bagi para mahasiswa dan akademisi Fakultas Hukum, tetapi juga aparat penegak hukum, hakim, jaksa, dan advokat.
Hukum agraria
Buku ini mengkaji tentang hukum agraria secara berurutan dan lengkap.Selain mempelajari secara umum asas,teori,definisi,dam sejarah pengaturan hukum agraria di Indonesia,dibahas hal-hal yang mendasar mengenai kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingn umum sebagai peranti lunak dalam mengatasi ketimpangn antara kepentingn pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari kepentingan pembangunan nasional dan kepentingn masyarakt sebagai pemilik tanah. Buku ini juga mengkajisecara tintas pengaturan penataan ruang secara luas,misalnya ruang angkasa,rung di bawah tanah atau Landas Kontinen Indonesia (LKI) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai jawaban atas sering terjadinya kesalahpahaman antara Indonesia dengan Negara-negara tetanggannya, baik dalam landas kontinen, pelanggaran lintas udara, maupun seringnya pelanggaran atas penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif tersebut. Selain itu, buku ini membahas secara komprehensif kewenanagn notaris berdasarkan UU Jabatan Notaris, Hak Tanggungan, Londreform yang dikaitkan dengan UU Pemerintahan Daerah, serta pengaturan atas diperkenalkannya warga negara asing dapat memiliki tanah dan rumah tempat tinggal di Indonesia dengan status hak pakai dan lain-lain.
Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah
Tanah merupakan faktor ekonomi penting dan memiliki nilai strategis dilihat dari segi mana pun baik sosial, politik atau kultural. Pertumbuhan populasi dan ekonomi telah melahirkan berbagai ekses di dalam hal kepemilikan (hak) dan kewajiban atas tanah apakah itu sosial maupun individual.
Dalam hal ini, Pemerintah berusaha mengatasi berbagai masalah yang timbul dengan menata masalah paling strategis ini dengan mempertegas kepastian hukum atas hak dan kewajibannya melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang Peraturan Dasar Pokok-Poko Agraria.
Buku ini menjelaskan segala segi yang perlu diketahui khalayak, terutama para Magister Kenotariatan dan Mahasiswa Fakultas Hukum, tentang ketentuan umum pendaftaran tanah, objek yang menjadi subjek pendaftaran, sertifikat sebagai tanda bukti hak, dan yang tak kalah pentingnya adalah tentang Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah dan Hak Milik Tanah dan Rumah Susun.
Hukum Perikatan : dilengkapi hukum perikatan dalam Islam
Dalam hukum perdata Indonesia hukum perikatan diartikan dengan sesuatu hal yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hal yang mengikat itu maksudnya adalah peristiwa hukum yang dapat menciptakan hubungan hukum bagi kedua belah pihak.
Pada dasarnya KUHPerdata tidak secara tegas memberikan definisi dari perikatan, akan tetapi pendekatan terhadap pengertian perikatan dapat diketahui dari pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum salah satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Jadi lebih jelasnya perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan dimana pihak satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
Hukum perikatan merupakan salah satu kajian hukum perdata yang sangat penting dipelajari oleh mahasiswa dan masyarakat umum karena perikatan atau perjanjian banyak dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila orang yang melakukan perjanjian atau perikatan tidak memahami teori dan tata cara pembuatan perjanjian, kemungkinan besar ia akan ditempatkan pada posis yang dirugikan, apabila berkaitan dengan perjanjian atau kontrak baku yang dewasa ini berkembang pesat dan sudah dikonsumsi oleh masyarakat modern.
Filsafat Hukum : Perspektif Historis
Buku ini merupakan usaha Carl Joachim Friedrich untuk menghadirkan kajian tentang filsafat hukum dalam perspektif historisnya. Buku ini dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama membahas asal usul, perkembangan, dan pasang surutnya filsafat hukum, sedangkan bagian kedua menghadirkan beberapa topik mendasar di bidang filsafat hukum, seperti keadilan, kesetaraan, hukum, kekuasaan dan legitimasi, hukum dan ketertiban, hukum konstitusi, kedamaian dan komunitas hukum dunia.
Teori Umum Tentang Hukum dan Negara
Buku ini merupakan salah satu dari Seri Filsafat Hukum Abad XX. Tujuan dari karya ini ada dua: pertama, untuk menyajikan unsur-unsur penting dari teori hukum murni dengan cara yang dapat dipahami oleh pembaca yang hidup dalam tradisi dan suasana Common Law; kedua, untuk merumuskan masalah-masalah dan institusi-institusi hukum Inggris dan Amerika, juga negara-negara lain yang menganut tradisi Civil Law.
Hukum Agraria Indonesia
Buku ini memuat materi konsepsi dasar hukum,tujuan hukum agraria sejarah penyusunan hukum agraria hukum agraria nasional hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional, pendaftaran tanah,landref orm dan hak tanggungan atas tanah
Hukum Lingkungan Internasional
Permasalahan Iingkungan yang tidak Iagi mengenal batas teritorial melahirkan disiplin ilmu baru sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikannya, yaitu hukum lingkungan internasional. Hukum lingkungan internasional adalah bagian atau cabang dari perkembangan hukum internasional (internasional law). Penggunaan istilah hukum lingkungan internasional (internasional environment law) bermula dari perkembangan istilah hukum internasional itu sendiri, sehingga sumber –sumber hukum lingkungan internasional tidak lepas dari sumber- sumber hukum internasional yang selalu mengacu pada pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. 4 Sumber-sumber hukum lingkungan internasional terus berkembang baik melalui berbagai perjanjian-perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan, dan ajaran sarjana terkemuka/doktrin. Dalam perkembangan hukum lingkungan internasional tersebut tidak bisa dari persoalan sumber daya alam dunia yang tersebar di seluruh Negara-negara yang semakin hari semakin berkurang sejalan dengan pembangunan dan jumlah penduduk dunia yang makin banyak.
Buku ini memuat delapan bab yang diawali pendahuluan, hukum lingkungan internasional, sumber hukum lingkungan internasional, prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional, organisasi-organisasi yang berperan dalam pengembangan hukum lingkungan internasional, organisasi non pemerintah lingkungan internasional dan aksi perlindungan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan internasional, dan diakhiri tentang kasus-kasus sengketa lingkungan internasional. Buku ini ditujukan untuk akademisi dan mahasiswa hukum, birokrat, pejabat pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan, organisasi lingkungan, advokat, hakim, dan siapa saja yang berminat pada isu-isu lingkungan.
Buku Ajar Hukum Dagang
Hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia-manusia dan badan-badan hukum satu sama lain dalam lapangan perdagangan. Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan hukum perusahaan. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usaha untuk memperoleh keuntungan. Hukum dagang adalah ilmu yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Definisi lain menyatakan bahwa hukum dagang merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan.
Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan. Alasannya karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang. Oleh karena itu hukum dagang tidak masuk dalam hukum kebendaan. Kemudian hukum dagang juga berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pihak yang bersangkutan dalam urusan dagang. Hukum perikatan mengatur hal ini. Itulah sebabnya hukum dagang dikategorikan ke dalam hukum perikatan. Hukum perikatan adalah hukum yang secara spesifik mengatur perikatan-perikatan dalam urusan dagang.
Buku ini penting untuk menunjang pendalaman materi mata kuliah Hukum Dagang. Buku ini dapat dijadikan sebagai dasar dan acuan bagi mata kuliah hukum dagang sehingga dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa, akademis dan praktisi hukum. Buku ini menyajikan kepada masyarakat materi-materi perkuliahan tentang ruang lingkup hukum dagang, pengertian perusahaan dan pekerjaan, pembukuan, pihak-pihak yang terlibat di dalam dan diluar perusahaan, bentuk-bentuk perusahaan berdasarkan tempat pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan (Perusahaan Perseorangan, Persekutuan Perdata, Firma, CV) PT, BUMN, Hukum Pengangkutan dan Hukum Kepailitan.
Darurat Kejahatan Seksual
Berdasarkan data Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komnas Perempuan 2015, terdapat 1.033 kasus perkosaan, 834 kasus pencabulan, 184 kasus pelecehan seksual, 74 kasus kekerasan seksual lain, 46 kasus melarikan anak perempuan dan 12 kasus percobaan perkosaan. Data tersebut juga menunjukkan adanya kekerasan terhadap perempuan di ranah personal yang mencapai 8.626 kasus yang terdiri atas 5.102 kekerasan terhadap istri, 1.748 kasus kekerasan dalam pacaran, 843 kasus kekerasan terhadap anak perempuan, 750 kasus kekerasan dalam relasi personal lain, 63 kasus kekerasan dari mantan pacar, dan 53 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (cnnindonesia.com). Baru-baru ini dikejutkan dengan adanya perkosaan dan pembunuhan terhadap YN (14 tahun), seorang siswi SMP di Desa Padang Ulak Tanding, Kecamatan Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, pada pertengahan April 2016 yang diperkosa dan dibunuh oleh 14 pemuda saat pulang sekolah.
Pemerintah RI telah menyatakan bahwa Indonesia berada dalam darurat kejahatan seksual dan secara resmi menetapkan dan mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (lebih dikenal dengan Perpu Kebiri). Hal-hal kontroversial yang mengikuti pengundangan Perpu Kebiri dibahas dalam buku ini.
Buku ini bisa menjadi bahan referensi bagi para mahasiswa dan dosen dari semua fakultas hukum terutama hukum pidana dan bagi para praktisi hukm lainnya dan masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih jauh tentang Darurat Kejahatan Seksual
Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia
Buku ini berupa analisis yuridis dari ketentuan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 meliputi pengertian,sistem peradilan pidana anak,instrumen internasional tentang perlindungan hukum anak,keadilan restoratif,diversi,hukum acara peradilan anak,ketentuan pidana dan sanksi.Tujuanya yang diharapkan adalah dapat memberikan manfaat dalam upaya memahami Undang-Undang Nomer 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.
Hukum perlindungan konsumen di Indonesia
Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen; - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Buku ini hadir untuk membantu menanamkan kesadaran hak dan perlindungan hukum bagi konsumen. Pasal - pasal yang diuraikan dalam buku ini, berikut penjelasannya, akan mudah dicerna pembaca, baik dari kalangan akademis, profesional, LSM, organisasi sosial maupun masyarakat umum. Buku Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia ini berisi uraian tentang pemikiran hukum dan ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap konsumen sehubungan dengan memakai atau mengkonsumsi barang dan jasa konsumen produk dari pelaku usaha, dengan pedoman dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
Tindak Pidana Narkotika
Tindak pidana atau kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan tanpa korban (victimless crime). Buku ini mengupas tentang kejahatan/tindak pidana narkotika, jenis dan golongan serta peraturan perundang-undangannya, yang dilengkapi dengan contoh kasus. Bagi pendidik dan orang tua, buku ini akan menjadi panduan untuk lebih mengenal dan mendalami tentang narkotika serta implikasinya, baik secara psikis maupun mental. Yang sering ditemukan di lapangan adalah para pelaku itu sebagian besar dari kalangan generasi muda. Pengarus narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya bukan saja akan merusak pemakai, tetapi juga akan punya implikasi untuk menimbulkan jenis-jenis kejahatan lainnya. Pembahasan terbagi dalam 5 bagian, mulai dari Pendahuluan; Tinjauan umum Undang-undang Narkotika; Terjadinya tindak pidana narkotika serta akibat penyalahgunaan dan factor-faktor penyebabnya; Penerapan dan peradilan tindak pidana narkotika menurut UU no. 22 tahun 1997; dan Penutup.
Pengantar hukum perdata tertulis (BW)
Buku ini mencakup enam bagian, bagian pertama hukum perdata, bagian kedua hukum orang, bagian ketiga hukum keluarga, bagian keempat hukum benda, bagian kelima hukum waris, dan bagian keenam hukum perikatan. Kesemuanya diuraikan secara rinci disertai dengan contoh-contoh dan diperbandingkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini disertai dengan daftar pertanyaan pada masing-masing bagian