ANALISIS KEBIJAKAN ASYLUM BAN (LARANGAN SUAKA) SEBAGAI TINDAKAN RASISME SISTEMIK DI AMERIKA SERIKAT
suaka, kebijakan asylum ban, hukum internasional, diskriminasi
KONSEP PEMIDANAAN WARGA NEGARA ASING DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI CARA PENIPUAN ONLINE
Perdagangan orang, penipuan online, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan
REFORMULASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF FEMINIST LEGAL THEORY
REFORMULASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF FEMINIST LEGAL THEORY
STRATEGI PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PEKERJA SEKTOR INFORMAL DALAM KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DI KOTA SEMARANG
BPJS Ketenagakerjaan, Pekerja Informal, Strategi Peningkatan, Kepesertaan
KOMPARASI PUTUSAN NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst DENGAN PUTUSAN NOMOR 230/PDT/2023/PT DKI TENTANG PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM 2024
Komparasi, Putusan, Penundaan Pemilihan Umum
REFORMULASI PEMENUHAN RESTITUSI SEBAGAI BENTUK PEMULIHAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERKEADILAN MELALUI VICTIM TRUST FUND DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
Restitusi, Kekerasan Seksual, Victim Trust Fund.
KEBIJAKAN FORMULASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN LINTAS NEGARA “FOREIGN BRIBERY” DI INDONESIA (PERSPEKTIF UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC))
Kebijakan Formulasi; Penyuapan Lintas Negara; UNCAC.
KONSTRUKSI SISTEM MERITOKRASI BIROKRASI BERBASIS GOOD GOVERNANCE DALAM PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BKD PROVINSI JAWA TENGAH
Sistem Meritokrasi, Birokrasi, Good Governance, Pegawai Negeri Sipil, BKD
PERLINDUNGAN HUKUM TERSANGKA PEMBUNUHAN AKIBAT PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI POLDA NUSA TENGGARA BARAT)
Noodweer, Hukum, Pembunuhan, Tindak Pidana, Pencurian
IMPLIKASI PENGATURAN DESENTRALISASI KEPARIWISATAAN PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI NUSA TENGGARA BARAT (Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal)
Desentralisasi Kepariwisataan, Kesejahteraan Masyarakat, Wisata Halal.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEREVITALISASI PASAR RAKYAT SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING GUNA MEWUJUDKAN KEADILAN ANTARA PASAR RAKYAT DAN RETAIL MODERN (STUDI KASUS DI KABUPATEN WONOGIRI)
Daya Saing, Keadilan, Kebijakan, Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah, Revitalisasi
PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA ALIH DAYA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA (Studi Kasus PT Sumber Masanda Jaya Kabupaten Brebes)
kerja alih daya, Perlindungan hukum pekerja, Cipta Kerja, Teori Negara Hukum, Teori Keadilan John Rawls, Teori Peran, Sosialisasi ,Pengawasan, Mediasi, Peran pemerintah.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF MADRASAH DINIYAH NURUS SA’ADAH DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN RIMBO ULU KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI
Sengketa, Tanah Wakaf, Mediasi, Akta Ikrar Wakaf (AIW), Desa Sukamaju
EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PRAKTIK PENYERAHAN TANAH GUNA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN BELU)
Eksistensi, Hukum Adat, Praktik Penyerahan, Tanah, Infrastruktur Daerah, Kabupaten Belu, Kepentingan Umum.
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN DAGING HEWAN PELIHARAAN (NON TERNAK) DI KOTA SEMARANG
Kesejahteraan Hewan, Kebijakan Kriminal, Tindak Pidana Perdagangan Daging Hewan Peliharaan (non ternak)
MODEL PEMILU SERENTAK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019
Model Pemilu Serentak, Mahkamah Konstitusi
POLITIK HUKUM KONSTRUKSI KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF
Politik Hukum, Konstruksi, Keputusan Fiktif Positif
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 PADA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI WARGA NEGARA
Implementasi, Efektivitas, Perlindungan Data Pribadi
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA PABRIK GENTENG SOKKA DI DESA KUWAYUHAN-
Perlindungan Hukum Kecelakaan Kerja, Produksi Genteng, Hukum Ketenagakerjaan.