Daftar Dokumen Hukum

Selamat datang di sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Gunakan filter di samping kanan untuk mencari dokumen hukum yang diinginkan.
Perhatian! Anda sedang memfilter data sesuai dengan isian form Pencarian Data di samping. Klik disini untuk mengatur ulang filter pencarian.
-
Berlaku

Implementasi Sanksi Administratif Pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Studi Pada Kantor Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Cirebon

Implementasi; Sanksi; Perusahaan; BPJS Ketenagakerjaan.

  Fulltext
-
Berlaku

Diversi Kecelakaan Lalu Lintas Anak Di Polres Kotawaringin Barat: Perspektif Keadilan Dan Perlindungan Anak

Diversi; Kecelakaan Lalu Lintas; Anak Berdahadap dengan Hukum

  Fulltext
-
Berlaku

Model Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Di Polres Katingan

Anak Berhadapan dengan Hukum; Diversi; Model Diversi; Kecelakaan Lalu Lintas

  Fulltext
-
Berlaku

Efektivitas Penegakan Hukum Pada Perizinan Penyelenggaraan Reklame (Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2015)

Efektivitas Hukum; Penegakan Hukum; Penyelenggaraan Reklame; Perizinan; Peraturan Daerah

  Fulltext
-
Berlaku

Optimalisasi Tingkat Kesadaran Hukum Terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal Di Kabupaten Banjarnegara

Optimalisasi Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan, Pekerja Informal, Kesadaran Hukum.

  Fulltext
-
Berlaku

Implementasi Asas Kecermatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Sengketa Tanah

Implementasi, akibat hukum, asas kecermatan

  Fulltext
-
Berlaku

ANALISIS KEBIJAKAN ASYLUM BAN (LARANGAN SUAKA) SEBAGAI TINDAKAN RASISME SISTEMIK DI AMERIKA SERIKAT

suaka, kebijakan asylum ban, hukum internasional, diskriminasi

  Fulltext
-
Berlaku

KONSEP PEMIDANAAN WARGA NEGARA ASING DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI CARA PENIPUAN ONLINE

Perdagangan orang, penipuan online, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan

  Fulltext
-
Berlaku

REFORMULASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF FEMINIST LEGAL THEORY

REFORMULASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF FEMINIST LEGAL THEORY

  Fulltext
-
Berlaku

STRATEGI PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PEKERJA SEKTOR INFORMAL DALAM KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DI KOTA SEMARANG

BPJS Ketenagakerjaan, Pekerja Informal, Strategi Peningkatan, Kepesertaan

  Fulltext
-
Berlaku

KOMPARASI PUTUSAN NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst DENGAN PUTUSAN NOMOR 230/PDT/2023/PT DKI TENTANG PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM 2024

Komparasi, Putusan, Penundaan Pemilihan Umum

  Fulltext
-
Berlaku

REFORMULASI PEMENUHAN RESTITUSI SEBAGAI BENTUK PEMULIHAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERKEADILAN MELALUI VICTIM TRUST FUND DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Restitusi, Kekerasan Seksual, Victim Trust Fund.

  Fulltext
-
Berlaku

KEBIJAKAN FORMULASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN LINTAS NEGARA “FOREIGN BRIBERY” DI INDONESIA (PERSPEKTIF UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC))

Kebijakan Formulasi; Penyuapan Lintas Negara; UNCAC.

  Fulltext
-
Berlaku

KONSTRUKSI SISTEM MERITOKRASI BIROKRASI BERBASIS GOOD GOVERNANCE DALAM PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BKD PROVINSI JAWA TENGAH

Sistem Meritokrasi, Birokrasi, Good Governance, Pegawai Negeri Sipil, BKD

  Fulltext
-
Berlaku

PERLINDUNGAN HUKUM TERSANGKA PEMBUNUHAN AKIBAT PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI POLDA NUSA TENGGARA BARAT)

Noodweer, Hukum, Pembunuhan, Tindak Pidana, Pencurian

  Fulltext
-
Berlaku

IMPLIKASI PENGATURAN DESENTRALISASI KEPARIWISATAAN PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI NUSA TENGGARA BARAT (Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal)

Desentralisasi Kepariwisataan, Kesejahteraan Masyarakat, Wisata Halal.

  Fulltext
-
Berlaku

Implikasi Pengaturan Desentralisasi Kepariwisataan Pada Kesejahteraan Masyarakat Di Nusa Tenggara Barat (Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal)

Desentralisasi Kepariwisataan, Kesejahteraan Masyarakat, Wisata Halal.

  Fulltext
-
Berlaku

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEREVITALISASI PASAR RAKYAT SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING GUNA MEWUJUDKAN KEADILAN ANTARA PASAR RAKYAT DAN RETAIL MODERN (STUDI KASUS DI KABUPATEN WONOGIRI)

Daya Saing, Keadilan, Kebijakan, Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah, Revitalisasi

  Fulltext
-
Berlaku

PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA ALIH DAYA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA (Studi Kasus PT Sumber Masanda Jaya Kabupaten Brebes)

kerja alih daya, Perlindungan hukum pekerja, Cipta Kerja, Teori Negara Hukum, Teori Keadilan John Rawls, Teori Peran, Sosialisasi ,Pengawasan, Mediasi, Peran pemerintah.

  Fulltext
-
Berlaku

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF MADRASAH DINIYAH NURUS SA’ADAH DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN RIMBO ULU KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

Sengketa, Tanah Wakaf, Mediasi, Akta Ikrar Wakaf (AIW), Desa Sukamaju

  Fulltext
-
Berlaku

EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PRAKTIK PENYERAHAN TANAH GUNA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN BELU)

Eksistensi, Hukum Adat, Praktik Penyerahan, Tanah, Infrastruktur Daerah, Kabupaten Belu, Kepentingan Umum.

  Fulltext
-
Berlaku

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Merevitalisasi Pasar Rakyat Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Guna Mewujudkan Keadilan Antara Pasar Rakyat Dan Retail Modern (Studi Kasus Di Kabupaten Wonogiri)

Daya Saing, Keadilan, Kebijakan, Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah, Revitalisasi.

  Fulltext
-
Berlaku

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN DAGING HEWAN PELIHARAAN (NON TERNAK) DI KOTA SEMARANG

Kesejahteraan Hewan, Kebijakan Kriminal, Tindak Pidana Perdagangan Daging Hewan Peliharaan (non ternak)

  Fulltext
-
Berlaku

Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Daging Hewan Peliharaan (Non Ternak) Di Kota Semarang

Kesejahteraan Hewan, Kebijakan Kriminal, Tindak Pidana Perdagangan Daging Hewan Peliharaan (non ternak)

  Fulltext
-
Berlaku

Penyelesaian Kasus Sertipikat Ganda (Overlapping) Oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang

Kebijakan, Penyelesaian Sengketa, Sertipikat Ganda

  Fulltext
-
Berlaku

Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian Di Kabupaten Banjarnegara Perspektif Penataan Ruang

Strategi, Pengendalian, Pemanfaatan Lahan, Lahan Pertanian dan Perspektif Penataan Ruang

  Fulltext
-
Berlaku

Model Penegakan Hukum Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Pekerja Yang Masih Berstatus Penerima Bantuan Iuran Berdasarkan Perspektif Nilai Keadilan Pancasila

Jaminan Kesehatan Nasional, PBI, PPU, Penegakan Hukum, Keadilan

  Fulltext
-
Berlaku

Kewenangan Badan Bank Tanah Dalam Pengadaan Dan Pengelolaan Tanah Perspektif Prinsip-Prinsip Undang-Undang Pokok Agraria

Badan Bank Tanah, Kementerian ATR/BPN, Pengadaan Tanah, & Pengelolaan tanah.

  Fulltext
-
Berlaku

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana: Studi Putusan No. 78/PID.B/2022/PN.KBM

Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan Berencana, Putusan Hakim.

  Fulltext
-
Berlaku

MODEL PEMILU SERENTAK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019

Model Pemilu Serentak, Mahkamah Konstitusi

  Fulltext

Showing 1 to 30 of 33 results   

Pencarian Lanjut
Media Sosial
JDIH UNNES

JDIH UNNES menyediakan Dokumen dan Informasi Hukum di Universitas Negeri Semarang yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.

Kontak Kami
(024) 86008700 Ext. 067
Rabu 07.00–16.00
Kamis 07.00–16.00
Jumat 07.00–14.30
Sabtu Tutup
Minggu Tutup
Senin 07.00–16.00
Selasa 07.00–16.00
Media Sosial
Pengunjung Hari ini

8158

Total Pengunjung

1090382

Kemarin

15265

Online

64

Minggu Lalu

109580

Download Aplikasi Mobile
Download MyUnnes di Google Play Download MyUnnes di App Store
Tautan
Tingkat Kepuasan