Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mencabut Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, status Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara "berlaku".
Hak Cipta
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mencabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, status Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta "berlaku".
Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, status Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara "tidak berlaku".
Pendidikan Tinggi
Status Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi "berlaku".
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Status Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan masih "berlaku" sepanjang tidak diubah dalam undang-undang yang baru. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diubah sebanyak 2 (dua) kali yakni: pertama, UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan kedua, UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Pelayanan Publik
-
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN
-
Guru dan Dosen
--
Perbendaharaan Negara
-
Sistem Pendidikan Nasional
-
Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura
Mengatur mengenai Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura
Staasblad No. 23 Tahun 1847 tentang Wetboek van Koophandel
Mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Staatsblaad No. 227 Tahun 1927 tentang Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura
Mengatur mengenai Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura