PETA PROSES BISNIS UNNES 2022
-
Hukum agraria
Buku ini mengkaji tentang hukum agraria secara berurutan dan lengkap.Selain mempelajari secara umum asas,teori,definisi,dam sejarah pengaturan hukum agraria di Indonesia,dibahas hal-hal yang mendasar mengenai kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingn umum sebagai peranti lunak dalam mengatasi ketimpangn antara kepentingn pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari kepentingan pembangunan nasional dan kepentingn masyarakt sebagai pemilik tanah. Buku ini juga mengkajisecara tintas pengaturan penataan ruang secara luas,misalnya ruang angkasa,rung di bawah tanah atau Landas Kontinen Indonesia (LKI) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai jawaban atas sering terjadinya kesalahpahaman antara Indonesia dengan Negara-negara tetanggannya, baik dalam landas kontinen, pelanggaran lintas udara, maupun seringnya pelanggaran atas penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif tersebut. Selain itu, buku ini membahas secara komprehensif kewenanagn notaris berdasarkan UU Jabatan Notaris, Hak Tanggungan, Londreform yang dikaitkan dengan UU Pemerintahan Daerah, serta pengaturan atas diperkenalkannya warga negara asing dapat memiliki tanah dan rumah tempat tinggal di Indonesia dengan status hak pakai dan lain-lain.
Filsafat Hukum : Perspektif Historis
Buku ini merupakan usaha Carl Joachim Friedrich untuk menghadirkan kajian tentang filsafat hukum dalam perspektif historisnya. Buku ini dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama membahas asal usul, perkembangan, dan pasang surutnya filsafat hukum, sedangkan bagian kedua menghadirkan beberapa topik mendasar di bidang filsafat hukum, seperti keadilan, kesetaraan, hukum, kekuasaan dan legitimasi, hukum dan ketertiban, hukum konstitusi, kedamaian dan komunitas hukum dunia.
Teori Umum Tentang Hukum dan Negara
Buku ini merupakan salah satu dari Seri Filsafat Hukum Abad XX. Tujuan dari karya ini ada dua: pertama, untuk menyajikan unsur-unsur penting dari teori hukum murni dengan cara yang dapat dipahami oleh pembaca yang hidup dalam tradisi dan suasana Common Law; kedua, untuk merumuskan masalah-masalah dan institusi-institusi hukum Inggris dan Amerika, juga negara-negara lain yang menganut tradisi Civil Law.
Hukum Agraria Indonesia
Buku ini memuat materi konsepsi dasar hukum,tujuan hukum agraria sejarah penyusunan hukum agraria hukum agraria nasional hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional, pendaftaran tanah,landref orm dan hak tanggungan atas tanah
Hukum Lingkungan Internasional
Permasalahan Iingkungan yang tidak Iagi mengenal batas teritorial melahirkan disiplin ilmu baru sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikannya, yaitu hukum lingkungan internasional. Hukum lingkungan internasional adalah bagian atau cabang dari perkembangan hukum internasional (internasional law). Penggunaan istilah hukum lingkungan internasional (internasional environment law) bermula dari perkembangan istilah hukum internasional itu sendiri, sehingga sumber –sumber hukum lingkungan internasional tidak lepas dari sumber- sumber hukum internasional yang selalu mengacu pada pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. 4 Sumber-sumber hukum lingkungan internasional terus berkembang baik melalui berbagai perjanjian-perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan, dan ajaran sarjana terkemuka/doktrin. Dalam perkembangan hukum lingkungan internasional tersebut tidak bisa dari persoalan sumber daya alam dunia yang tersebar di seluruh Negara-negara yang semakin hari semakin berkurang sejalan dengan pembangunan dan jumlah penduduk dunia yang makin banyak.
Buku ini memuat delapan bab yang diawali pendahuluan, hukum lingkungan internasional, sumber hukum lingkungan internasional, prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional, organisasi-organisasi yang berperan dalam pengembangan hukum lingkungan internasional, organisasi non pemerintah lingkungan internasional dan aksi perlindungan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan internasional, dan diakhiri tentang kasus-kasus sengketa lingkungan internasional. Buku ini ditujukan untuk akademisi dan mahasiswa hukum, birokrat, pejabat pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan, organisasi lingkungan, advokat, hakim, dan siapa saja yang berminat pada isu-isu lingkungan.
Hukum perlindungan konsumen di Indonesia
Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen; - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Buku ini hadir untuk membantu menanamkan kesadaran hak dan perlindungan hukum bagi konsumen. Pasal - pasal yang diuraikan dalam buku ini, berikut penjelasannya, akan mudah dicerna pembaca, baik dari kalangan akademis, profesional, LSM, organisasi sosial maupun masyarakat umum. Buku Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia ini berisi uraian tentang pemikiran hukum dan ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap konsumen sehubungan dengan memakai atau mengkonsumsi barang dan jasa konsumen produk dari pelaku usaha, dengan pedoman dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
Pengantar hukum perdata tertulis (BW)
Buku ini mencakup enam bagian, bagian pertama hukum perdata, bagian kedua hukum orang, bagian ketiga hukum keluarga, bagian keempat hukum benda, bagian kelima hukum waris, dan bagian keenam hukum perikatan. Kesemuanya diuraikan secara rinci disertai dengan contoh-contoh dan diperbandingkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini disertai dengan daftar pertanyaan pada masing-masing bagian