Implementasi Mengesampingkan Perkara Atau Deponering Demi Kepentingan Umum Oleh Jaksa Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Skripsi FH UNNES - Tahun 2019
Hukum agraria
Buku ini mengkaji tentang hukum agraria secara berurutan dan lengkap.Selain mempelajari secara umum asas,teori,definisi,dam sejarah pengaturan hukum agraria di Indonesia,dibahas hal-hal yang mendasar mengenai kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingn umum sebagai peranti lunak dalam mengatasi ketimpangn antara kepentingn pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari kepentingan pembangunan nasional dan kepentingn masyarakt sebagai pemilik tanah. Buku ini juga mengkajisecara tintas pengaturan penataan ruang secara luas,misalnya ruang angkasa,rung di bawah tanah atau Landas Kontinen Indonesia (LKI) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai jawaban atas sering terjadinya kesalahpahaman antara Indonesia dengan Negara-negara tetanggannya, baik dalam landas kontinen, pelanggaran lintas udara, maupun seringnya pelanggaran atas penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif tersebut. Selain itu, buku ini membahas secara komprehensif kewenanagn notaris berdasarkan UU Jabatan Notaris, Hak Tanggungan, Londreform yang dikaitkan dengan UU Pemerintahan Daerah, serta pengaturan atas diperkenalkannya warga negara asing dapat memiliki tanah dan rumah tempat tinggal di Indonesia dengan status hak pakai dan lain-lain.
Implementasi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Delik Aduan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Pati
Skripsi FH UNNES - Tahun 2019
PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM
PERJANJIAN STANDAR DAN PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KONSUMEN PEMBELIAN PRODUK
SMARTPHONE (Studi di Toko Sinar Mas Matahari Kota Semarang)
Skripsi FH Unnes-Tahun 2019
Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah
Tanah merupakan faktor ekonomi penting dan memiliki nilai strategis dilihat dari segi mana pun baik sosial, politik atau kultural. Pertumbuhan populasi dan ekonomi telah melahirkan berbagai ekses di dalam hal kepemilikan (hak) dan kewajiban atas tanah apakah itu sosial maupun individual.
Dalam hal ini, Pemerintah berusaha mengatasi berbagai masalah yang timbul dengan menata masalah paling strategis ini dengan mempertegas kepastian hukum atas hak dan kewajibannya melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang Peraturan Dasar Pokok-Poko Agraria.
Buku ini menjelaskan segala segi yang perlu diketahui khalayak, terutama para Magister Kenotariatan dan Mahasiswa Fakultas Hukum, tentang ketentuan umum pendaftaran tanah, objek yang menjadi subjek pendaftaran, sertifikat sebagai tanda bukti hak, dan yang tak kalah pentingnya adalah tentang Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah dan Hak Milik Tanah dan Rumah Susun.
Hukum Perikatan : dilengkapi hukum perikatan dalam Islam
Dalam hukum perdata Indonesia hukum perikatan diartikan dengan sesuatu hal yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hal yang mengikat itu maksudnya adalah peristiwa hukum yang dapat menciptakan hubungan hukum bagi kedua belah pihak.
Pada dasarnya KUHPerdata tidak secara tegas memberikan definisi dari perikatan, akan tetapi pendekatan terhadap pengertian perikatan dapat diketahui dari pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum salah satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Jadi lebih jelasnya perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan dimana pihak satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
Hukum perikatan merupakan salah satu kajian hukum perdata yang sangat penting dipelajari oleh mahasiswa dan masyarakat umum karena perikatan atau perjanjian banyak dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila orang yang melakukan perjanjian atau perikatan tidak memahami teori dan tata cara pembuatan perjanjian, kemungkinan besar ia akan ditempatkan pada posis yang dirugikan, apabila berkaitan dengan perjanjian atau kontrak baku yang dewasa ini berkembang pesat dan sudah dikonsumsi oleh masyarakat modern.