Daftar Dokumen Hukum

Selamat datang di sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Gunakan filter di samping kanan untuk mencari dokumen hukum yang diinginkan.
Perhatian! Anda sedang memfilter data sesuai dengan isian form Pencarian Data di samping. Klik disini untuk mengatur ulang filter pencarian.
-

Kemenko Kumham Imipas dan FH UNNES Bahas Tantangan Penegakan Hukum Berbasis Keadilan Restoratif
Dapat diakses secara online di laman: https://kumham-imipas.go.id/ruang-berita/berita-list/kemenko-kumham-imipas-dan-fh-unnes-bahas-tantangan-penegakan-hukum-berbasis-keadilan-restoratif

-

Literacy, Compliance, and Digital Legal Awareness: The Role of JDIH UNNES in Disseminating Legal Information
-

-

Reclaiming the Unwritten: Living Law’s Prospects under Indonesia’s 2023 Penal Reform
-

-

Sharia Law and Minority Civil Rights: The Access of Non-Muslims to Bureaucracy and Public Services in the Aceh Province
-

-

Analisis Yuridis dan Sanksi dalam Penyediaan Rumah Ibadah Perumahan di Indonesia
-

-

Exploring Child Grooming Sexual Abuse through Differential Association Theory: A Criminological and Legal Examination with Constitutional Implications
-

-

Optimizing Digital Technology and Institutional Reform to Elevate the International Reputation of Universities in Indonesia and Malaysia
-

-

BKS Dekan Fakultas Hukum PTN se-Indonesia Uji Materi 2 UU Pendidikan
Dokumen dapat di akses di laman: https://www.hukumonline.com/berita/a/bks-dekan-fakultas-hukum-ptn-se-indonesia-uji-materi-2-uu-pendidikan-lt6800d65bb1c14/?page=1

-

Dekan Hukum Unnes Ali Masyhar: Revisi RUU KUHAP Bisa Melemahkan Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Harus Tetap Berperan
Dapat diakses secara online di laman: https://koran-jakarta.com/preview/dekan-hukum-unnes-ali-masyhar-revisi-ruu-kuhap-bisa-melemahkan-pemberantasan-korupsi-kejaksaan-harus-tetap-berperan

-

Dekan Hukum Unnes Prof Ali Masyhar: Revisi RUU KUHAP Harus Dikaji Ulang, Jangan Lemahkan Kejaksaan
Dapat diakses secara online di laman: https://semarang.pikiran-rakyat.com/semarangan/pr-3969163976/dekan-hukum-unnes-prof-ali-masyhar-revisi-ruu-kuhap-harus-dikaji-ulang-jangan-lemahkan-kejaksaan

-

Pakar Hukum Minta Kejaksaan Harus Tetap Berwenang Menyidik Kasus Korupsi
Dapat diakses secara online di laman: https://jateng.kilat.com/jateng/100914781773/pakar-hukum-minta-kejaksaan-harus-tetap-berwenang-menyidik-kasus-korupsi

-

Dekan Hukum UNNES Prof. Ali Masyhar: Jangan Batasi Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi
Dapat diakses secara online di laman: https://seputarjateng.id/2025/03/17/dekan-hukum-unnes-prof-ali-mashyar-jangan-batasi-peran-kejaksaan-dalam-pemberantasan-korupsi/

-

Dekan Hukum UNNES Prof. Ali Masyhar: Mengapa Kejaksaan Tak Boleh Menyidik Korupsi
Dapat diakses secara online di laman: https://zonapasar.com/dekan-hukum-unnes-prof-ali-masyhar-mengapa-kejaksaan-tak-boleh-menyidik-korupsi-51531

-

Guru Besar Hukum UNNES Ali Masyhar: Tidak Tepat Kewenangan Penyidikan Kasus Korupsi Dihapus
Dapat diakses secara online di laman: https://www.portaljateng.id/2025/03/17/guru-besar-hukum-unnes-ali-masyhar-tidak-tepat-kewenangan-peyidikan-kasus-korupsi-dihapus/

-

Procurement Challenges in Universities: A Snapshot and Legal Reform Approaches to Resolution
-

Sosial Media