Penelitian ini mebahas terkait Peraturan Daerah NTB No 2 Tahun 2016 yang
memiliki urgensi dari perspektif yuridis, empiris maupun sosiologis. Sedangkan jika dilihat dari implikasi yuridis, peraturan ini mampu menjadi landasan hukum dan memberikan kepastian hukum. Akan tetapi implikasi dari perspektif empiris menunjukkan bahwasanya adanya Peraturan ini belum mampu mewujudkan 
kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahkan, dari persepktif sosiologis memang peraturan ini berimplikasi dalam memperkuat identitas NTB sebagai daerah mayoritas muslim dan budaya yang kental dengan religiusnya yang tinggi. Namun, dilihat dari aspek sosiologis masih banyak Masyarakat yang belum mengetahui mengenai Peraturan ini. Berdasarkan persepktif yuridis, empiris dan sosiologis, Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap materi muatan dan implementasi serta meningkatkan sosialisasi kepada Masyarakat.