Kesejahteraan hewan merupakan isu global, banyak kasus kejahatan 
seperti perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak). Hewan memiliki 
hak asasi yang sama seperti manusia, walaupun tidak sekompleks manusia. 
Perwujudan nilai kesejahteraan hewan untuk menghormati hidupnya dengan 
menetapkan hal-hal yang diperlukan untuk mengakhiri konsumsi daging hewan 
peliharaan (non ternak). 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian (1) Bagaimana kebijakan 
kriminal (ius constitutum) terhadap perdagangan daging hewan peliharaan di 
kota semarang, (2) Bagaimana kebijakan kriminal (ius constituendum) terhadap 
perdagangan daging hewan peliharaan di kota semarang. 
Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 
penelitian yuridis sosiologis dan validitas triangulasi. Penelitian ini digunakan 
data primer dan sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan 
tersier. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi 
kemudian diolah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini ditinjau menggunakan teori kebijakan kriminal, 
maka terbagi menjadi tahap penal dan non penal. Upaya Penal masa kini (ius 
constitum) menggunakan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan hewan 
mengenai wabah penyakit dan belum adanya Upaya Non Penal. Pada masa 
mendatang (ius constituendum) mengkaji konsep pendekatan kebijakan dan 
nilai 
maka memerlukan regulasi khusus mengenai peternak, 
pemotong/penyalur, dan pelaku usaha, kemudian upaya non penal dengan 
kerjasama antara pusat dan daerah untuk memberikan pelatihan bagi pelaku 
usaha. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan (1) Kebijakan kriminal bagi 
peternak, pemotong/penyalur, dan pelaku usaha tidak dapat dikenakan pasal 
perdagangan daging hewan peliharaan (non ternak) perda ataupun nasional. (2) 
Pembentukan hukum bagi peternak, pemotong/penyalur, dan pelaku usaha 
secara offline dan online serta memprioritaskan kebijakan pencegahan melalui 
dinas terkait.