Kebijakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan daya saing pasar rakyat dituangkan dalam berbagai kebijakan seperti pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Pasar Tradisional. Salah satu kebijakannya yaitu kebijakan revitalisasi 
pasar. Jika ditinjau berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn, kebijakan tersebut 
masih terdapat beberapa variabel yang perlu dioptimalkan. Jika ditinjau dari Teori 
Keadilan John Rawls, kebijakan perlu disempurnakan lagi agar bisa memberikan 
dampak yang signifikan kepada pedagang yang paling rentan sehingga pedagang 
bisa bersaing secara adil dengan retail modern. Pengaruh kebijakan revitalisasi 
pasar rakyat dalam meningkatkan daya saing guna mewujudkan keadilan antara 
pasar rakyat dan retail modern belum signifikan dalam peningkatan daya saing 
pasar. Ada dampak baik secara fisik pasar, namun apabila ditinjau dari daya 
tampung pedagang, pendapatan daerah, dan pendapatan pedagang belum tampak 
signifikan. Hambatan pasar rakyat yang sudah direvitalisasi ketika bersaing dengan 
retail modern masih terdapat hambatan dari faktor internal dan eksternal yang 
meliputi pedagang belum bisa menata dan melengkapi barang dagangan, 
kebersihan pasar kurang dijaga, berkurangnya luasan kios dan los setelah 
direvitalisasi, kondisi pengunjung sepi sehingga penjualan menurun, maraknya 
pertumbuhan minimarket atau retail modern. Saran dari peneliti untuk pemerintah 
daerah selaku pihak yang merumuskan kebijakan diharapkan melakukan evaluasi 
kebijakan peningkatan daya saing pasar agar sesuai kebutuhan pedagang dan 
masyarakat. Pasar rakyat setelah direvitalisasi masih perlu dilakukan perbaikan dan 
optimalisasi dari sektor manajemen pengelola pasar. Pasar rakyat perlu diikuti 
upaya untuk memperkuat kapasitas manjemen, teknologi, dan strategi pemasaran. 
Perencanaan dan penataan penempatan pedagang perlu dilakukan dengan adil 
sesuai penempatan pedagang. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 perlu 
dilakukan pembaharuan peraturan. Pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang bisa mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman tanpa menghilangkan 
kearifan lokal pasar rakyat dalam hal pengelolaan maupun perencanaan konstruksi 
bangunan fisik pasar rakyat.