BKD Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga penyelenggara penerimaan 
Pegawai Negeri Sipil telah melaksanakan AUPB sesuai peraturan perundang
undangan. Namun AUPB di lapangan masih terdapat ketidaksesuaian penerapan 
yang ideal guna menunjang terciptanya Good Governance. Pada penerapannya 
dibutuhkan adanya optimalisasi dalam sistem meritokrasi birokrasi berbasis Good 
Governance dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil. 
Teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini mencakup teori birokrasi 
dari Max Weber, teori Consititutional Rights oleh Robert Alexy, teori sistem hukum 
oleh Lawrence Friedman, dan teori Good Governance oleh Sedarmayanti. 
Penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis 
penelitian nondoktrinal yaitu penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian berada 
di Jawa Tengah. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer dan 
data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dan studi pustaka. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik. Analisis data yakni deskriptif analisis mulai dari pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Optimalisasi sistem meritokrasi 
dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil berbasis Good Governance tercapai 
dengan memaksimalkan profesionalitas, transparansi, keadilan, partisipasi, dan 
keterbukaan. Profesionalitas ditingkatkan melalui komitmen individu, transparansi 
dengan akses informasi terbuka, keadilan dengan kesempatan setara, partisipasi 
dengan melibatkan masyarakat, dan keterbukaan lewat evaluasi serta pengawasan 
publik. 2) Sistem meritokrasi ideal di BKD Provinsi Jawa Tengah harus fokus pada 
AUPB untuk mengatasi masalah hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan 
diskriminasi, serta memastikan seleksi yang efisien, adil, dan akuntabel. Hal ini 
akan mengurangi KKN, menciptakan birokrasi berintegritas. 
Simpulan dari penelitian ini yakni optimalisasi AUPB perlu difokuskan 
pada penerapan prinsip profesionalitas, transparansi, keadilan, partisipasi, dan 
keterbukaan, dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Seleksi Pegawai 
Negeri Sipil harus berbasis kompetensi dan kinerja, bukan faktor eksternal. 
Konstruksi sistem meritokrasi memerlukan evaluasi rutin dan penyempurnaan 
seleksi untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Dengan mengoptimalkan 
AUPB, penerimaan Pegawai Negeri Sipil akan lebih adil, transparan, dan berbasis 
kompetensi, menghasilkan Pegawai Negeri Sipil berkualitas dan pelayanan publik 
yang lebih baik di BKD Provinsi Jawa Tengah.