Tindak pidana penyuapan lintas negara atau foreign bribery adalah tindak 
pidana dalam bentuk pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan 
maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup yang terjadi melibatkan dua 
negara atau dua organisasi internasional. Beberapa kasus di Indonesia terkait 
penyuapan lintas negara berujung pada proses pemidanaan diluar yuridiksi 
Indonesia. Padahal, Indonesia sudah meratifikasi United Nations Convention 
Against Corruption (UNCAC) dengan dibentuknya Undang Undang Nomor 7 
Tahun 2006 tentang ratifikasi dari UNCAC, walaupun demikian, peraturan tersebut 
belum mampu mengakomodir permasalahan tersebut karena tidak adanya 
pembatasan dan pengaturan yang jelas. Pendekatan penelitain kualitatif, jenis 
penelitian doctrinal (yuridis normative), dengan bahan hukum primer dan data 
sekunder (studi kepustakaan dan dokumentasi). Teknik pengambilan data penelitian 
ini menggunakan studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis. Validitas data penelitian ini 
menggunakan validitas isi (content validity). Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa; Urgensi kebijakan formulasi peraturan perundang-undangan terkait 
penyuapan lintas negara (foreign bribery) di Indonesia perspektif UNCAC, antara 
lain beberapa aspek penting, yaitu harmonisasi dengan UNCAC, adanya kelemahan 
dan kesenjangan dalam pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara di 
indonesia, tantangan implementasi dan penegakan hukum, dan upaya peningkatan 
reformasi baik hukum, kelembagaan, kapasitas sumber daya alam, serta kerjasama 
internasional. Kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana penyuapan lintas 
negara di indonesia berdasarkan UNCAC dapat diwujudkan dengan merumuskan 
pengaturan peraturan perundang-undangan baru atau mengamandemen undang
undang-undang yang telah ada. Kriminalisasi tindak pidana penyuapan lintas 
negara harus memuat unsur unsur pidana dan pemidanaannya