Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih banyak perjanjian jual beli 
tanah yang dilakukan di bawah tangan, yakni perjanjian yang tidak dibuat 
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat menimbulkan kerugian bagi 
pihak pembeli, contohnnya perbuatan jual beli tanah dalam kasus putusan Nomor 
44/Pdt.G/2023/PN Kln. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui dan 
menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Nomor 
44/Pdt.G/2023/PN Kln. (2) untuk mengetahui dan menganalisis proses peralihan 
hak atas tanah berdasarkan pada putusan pengadilan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kln. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan 
pendekatan kualitatif yang menggunakan  sumber data primer dan sekunder. Data 
primer dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi serta data sekunder yaitu 
studi kepustakaan. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber, 
sedangkan analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dasar pertimbangan hakim 
dalam putusan pengadilan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kln yakni hakim dengan 
cermat mempertimbangkan aspek sahnya perjanjian jual beli tanah di bawah tangan 
berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, yang meliputi kesepakatan para pihak, 
kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Selain itu hakim juga 
mengacu pada Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 yang 
memungkinkan peralihan hak atas tanah melalui putusan pengadilan; (2) Proses 
peralihan hak atas tanah berdasarkan pada putusan pengadilan Nomor 
44/Pdt.G/2023/PN Kln melalui pengesahan jual beli di bawah tangan oleh 
pengadilan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan perjanjian yang 
dilakukan di hadapan PPAT. Prosedur peralihan hak atas tanah dapat dilakukan 
berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No.1 Tahun 2010 Putusan ini 
menunjukkan bahwa mekanisme hukum melalui pengadilan dapat menggantikan 
dokumen resmi untuk memastikan proses balik nama sertipikat tanah.