Artikel ini membahas kritik terhadap draf revisi RUU KUHAP karena menghapus kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan kasus korupsi, membatasi perannya hanya pada kasus pelanggaran HAM berat. Perdebatan mengenai revisi RUU KUHAP terus berlanjut di kalangan akademisi dan praktisi hukum, dengan keputusan akhirnya akan berpengaruh pada arah kebijakan hukum serta efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.