Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 menguji Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap UUD 1945. Pemohon menilai ketentuan tersebut membatasi kewajiban pemerintah hanya pada pembiayaan pendidikan dasar di sekolah negeri.

MK mengabulkan permohonan sebagian dan menyatakan pasal tersebut inkonstitusional bersyarat, dengan penafsiran bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin penyelenggaraan pendidikan dasar gratis baik di sekolah negeri maupun swasta yang memenuhi syarat.

Putusan ini menegaskan kewajiban konstitusional negara berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 untuk menyediakan pendidikan dasar tanpa pungutan, guna mendorong pemerataan akses dan menghapus diskriminasi biaya. Implementasi berlaku segera, namun penerapannya dilakukan bertahap sesuai kemampuan fiskal.