Studi Banding JDIH UNNES dan Pemkot Semarang: Sinergi untuk Pengelolaan Dokumen Hukum Berkualitas

28 November 2024

388

Studi Banding JDIH UNNES dan Pemkot Semarang: Sinergi untuk Pengelolaan Dokumen Hukum Berkualitas

Semarang, 12 Agustus 2024 – Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen hukum, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Universitas Negeri Semarang (UNNES) melakukan studi banding ke Tim Pengelola JDIH Pemerintah Kota Semarang. Bertempat di Balaikota Semarang, acara yang dibuka langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang, Bapak Moh Issamsudin, S.H., S.Sos., M.H., ini berlangsung dengan melibatkan 7 perwakilan dari UNNES dan 5 perwakilan dari Pemkot Semarang.

UNNES, yang sedang gencar melakukan digitalisasi dokumen, turut berbagi pengalaman. Salah satu perwakilan Tim Pengelola JDIH UNNES, Ninik Purwaningsih, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa Tim Pengelola JDIH UNNES telah mengintegrasikan dan mendigitalisasi lebih dari 1.400 dokumen hukum, termasuk peraturan perundang-undangan dan peraturan internal universitas. “Kami ingin belajar dari Pemkot Semarang, khususnya dalam hal integrasi sistem dan penyediaan akses mudah bagi publik. Kami optimistis sinergi ini akan meningkatkan kualitas layanan hukum di UNNES,” jelas Ninik.

Diskusi mendalam berlangsung selama dua jam, mencakup pengelolaan server, optimalisasi pencarian dokumen, hingga strategi promosi portal JDIH kepada masyarakat. Salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah implementasi aplikasi berbasis mobile yang memungkinkan akses regulasi lebih praktis. “Kami percaya bahwa keterbukaan hukum adalah fondasi bagi masyarakat yang adil dan sejahtera,” tegas salah satu peserta dari UNNES, Zidney.

Tak hanya diskusi, para peserta juga berkesempatan melihat langsung Pusat Dokumentasi Hukum Pemkot Semarang. Acara ini diakhiri dengan sesi foto bersama dan peninjauan langsung ke pusat layanan JDIH Pemkot Semarang. Antusiasme terlihat sepanjang kegiatan yang mencerminkan komitmen bersama untuk terus mendorong keterbukaan informasi hukum di setiap institusi.

Select your color