Terintegrasi, JDIH UNNES Raih Penghargaan dari Kemenkum HAM RI

YUDA HANAFI LUBIS - 20 November 2024 09:48

10 kali dilihat

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dikembangkan Universitas Negeri Semarang memperoleh penghargaan JDIH Terintegrasi Kategori Perguruan Tinggi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan komitmen dan kualitas pelayanan UNNES dalam menyajikan informasi dan dokumentasi produk hukum yang transparan bagi masyarakat.

Kegiatan JDIHN Awards 2024 ini dihadiri oleh 759 peserta, yang terdiri atas lembaga negara, kementerian, lembaga nonstruktural, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, sekretariat DPRD kabupaten/kota, serta perguruan tinggi.

Dari total tersebut, 134 peserta di antaranya merupakan penerima penghargaan Pengelola JDIH Terbaik. Penghargaan diterima oleh Wakil Rektor 3 UNNES, Prof. Dr. Ngabiyanto, M.Si.

UNNES telah mengembangkan JDIH UNNES yang menyediakan informasi mengenai produk hukum UNNES. JDIH UNNES merupakan salah satu wujud komitmen UNNES dalam menerapkan Good University Governance melalui keterbukaan informasi publik.

JDIH UNNES menjadi salah satu JDIH Perguruan Tinggi yang terintegrasi dengan JDIH Nasional guna meningkatkan Literasi dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.

Berdasarkan data per 19 Agustus 2024, tercatat 629.187 dokumen hukum telah tersedia di portal JDIHN.GO.ID. 542.680 dokumen tersebut di antaranya merupakan peraturan perundang-undangan, 36.447 monografi hukum, 44.214 artikel hukum, serta 5.846 putusan/yurisprudensi.

Penetapan UNNES menjadi Anggota JDIHN Terintegrasi ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-6.HN.03.05 Tahun 2024.

Kepala Kantor Hukum UNNES Dr Cahya Wulandari mengungkapkan bahwa keberhasilan UNNES dalam mengintegrasikan JDIH UNNES dengan JDIH Nasional merupakan hasil kerja keras berbagai pihak.

“Kami berterima kasih atas dukungan Rektor dan segenap pimpinan UNNES, Tim Pengelola JDIH yang terdiri atas Kantor Hukum dan Direktorat Sistem Informasi dan Humas UNNES, serta berkat pendampingan dari Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah,” katanya.

Cahya menambahkan bahwa JDIH UNNES akan terus meningkatkan kualitas dalam menyediakan informasi dokumen hukum, sejalan dengan komitmen UNNES menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan peningkatan literasi dan kepatuhan hukum masyarakat melalui JDIH.