Hukum Abitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis; diengkapi arbitrase online dan arbitrase syariah
Buku bertajuk Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (Online-Syariah) ini berisi sebanyak 8 bab dengan substansi Bab 1 Penyelesaian Sengketa Bisnis. Bab 2 Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi. Bab 3 Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase. Bab 4 Arbitrase Syariah. Bab 5 Arbitrase Online Bab 6 Mediasi. Bab 7 Negosiasi dan Konsiliasi. Bab 8 Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Lainnya.
Secara umum buku ini menyajikan muatan materi yang mendudukkan arbitrase sebagai salah satu model penyelesaian sengketa yang dapat dipilih di antara berbagai sarana penyelesaian sengketa komersial. Selain menyuguhkan uraian berkaitan lembaga arbitrase sebagai model penyelesaian sengketa bisnis terdapat pula bahasan model alternatif penyelesaian sengketa bisnis lainnya, seperti mediasi, konsiliasi, negosiasi dan lain sebagainya buku ini juga dilengkapi muatan substansi arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa bisnis melalui pendekatan online dan syariah. Buku ini penting dibaca para mahasiswa, dosen, praktisi dan para peminat hukum lainnya.
POLITIK HUKUM KONSTRUKSI KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF
Skripsi FH Unnes Tahun 2023
Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia
Perkembangan hukum jaminan di Indonesia dimulai sejak masa pemerintahan Belanda, Jepang dan zaman kemerdekaan sampai dengan era reformasi saat ini. Sejak itu sudah banyak hukum tentang jaminan yang telah disahkan menjadi Undang-undang. Sejak masa kemerdekaan sampai era reformasi, ketentuan hukum yang mengatur jaminan adalah Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Dalam ketentuan ini juga merujuk pada berbagai peraturan perundangan-undangan lainnya. Sedangkan pada era reformasi, telah dikeluarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.
Walaupun sejak zaman kemerdekaan sampai era reformasi saat ini pemerintahan banyak menetapkan undang-undang yang berkaitan dengan jaminan, tapi sistem hukum yang tercantum kita masih memberlakukan ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam buku II KUH Perdata, seperti yang berkaitan dengan gadai (pand)dan hipotik, terutama yang berkaitan dengan pembebanan atas dan hipotik kapal laut yang bera
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 PADA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI WARGA NEGARA
Tesis FH Unnes Tahun 2023
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA PABRIK GENTENG SOKKA DI DESA KUWAYUHAN-
Tesis FH Unnes Tahun 2023
STRATEGI PERLINDUNGAN HAK PATEN ATAS KREATIVITAS DAN INOVASI DAERAH
BERDASARKAN PERDA JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2019 (STUDI DI BRIDA JAWA TENGAH)
Skripsi FH UNNES-Tahun 2024
PETA PROSES BISNIS UNNES 2022
-