Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan Menjadi Universitas
Tentang Perubahan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan Menjadi Universitas
Tanda kehormatan satyalancana karya satya
-
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
-
izin perkawinan dan perceraian bagi PNS
-
Keputusan Deputy Menteri Perguruan Tinggi No 16 Tahun 1966 Tentang Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang Tjabang Tegal
Tentang Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang Tjabang Tegal
Pendirian IKIP
-
Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965
Mengesahkan pendirian Institut Negara di Semarang seperti jang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.40 tahun 1965 tanggal 8 Maret 1965
Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No 181 tahun 1964
Tentang Penergian Fakultas lrukum/Ekonomi/Tehnil.; dari Jajasan Perguruan Tinggi magelang dan peneta.pan Fakultas-fakultas tersebut mendjadi tjabang dari Universitas Gadjahmada
Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No 154 Tahun 1964 Tentang Fakultas-Fakultas Dalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jogjakarta dan Tjabang-Tjabangnja
Tentang Fakultas-Fakultas Dalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jogjakarta dan Tjabang-Tjabangnja
Instruksi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No130 IKIP 1964 Tentang Pembukaan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau Tjabang dan Fakultas pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Tentang Pembukaan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau Tjabang dan Fakultas pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Instruksi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No 7 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Struktur, Organisasi dan Kurikulum Institut Keguruan dan IImu Pendidikan
Tentang Pelaksanaan Struktur, Organisasi dan Kurikulum Institut Keguruan dan IImu Pendidikan
Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No 36_tahun_1964 Tentang Pemasukan Fakultas Ilmu Pendidikan Kedalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Tentang Pemasukan Fakultas Ilmu Pendidikan Kedalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No 35_tahun_1964 Tentang Penetapan Kedudukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universittas- Universitas Negeri
Tentang Penetapan Kedudukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universittas- Universitas Negeri
Keputusan Bersama Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan 34 Tahun 1964 dan 32 Tahun 1964 Tentang Tjara Mempersatukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan institut pendidikan guru mendjadi institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Tentang Tjara Mempersatukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan institut pendidikan guru mendjadi institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Peraturan Presiden No. 7 Tahun 1959 tentang Wajib Latihan Bagi Pejabat Negeri
Mengatur mengenai Wajib Latihan Bagi Pejabat Negeri
Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura
Mengatur mengenai Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura
Staatsblad No. 44 Tahun 1941tentang Herzien Inlandsch Reglement
Mengatur mengenai Reglemen tentang Melakukan Tugas Kepolisian, Mengadili Perkara Perdata dan Penuntutan Hukuman Bagi Bangsa Indonesia dan Bangsa Timur Asing di Jawa dan Madura.
Staasblad No. 23 Tahun 1847 tentang Wetboek van Koophandel
Mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Staatsblaad No. 227 Tahun 1927 tentang Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura
Mengatur mengenai Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura
Staatsblad Nomor 276 Tahun 1914 tentang Aanvulling Van Het Wetboek Van Strafrecht Voor Inlanders In Nederlandsch-indie
WvS untuk Hindia Belanda
Perjanjian Tumbang Anoi
berisi tentang hukum adat di masyarakat Dayak Ngaju
Staatsblad No. 52 Tahun 1847 tentang Reglemen Acara Perdata
Mengatur tentang Reglemen Acara Perdata
Staatsblad No. 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
mengatur mengenai hukum perdata
Showing 1651 to 1673 of 1673 results