SOP pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LP3)
-
SOP pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNNES
-
Pedoman Pemberian Reward and Punishment Kepada Pemberi dan Penerima Layanan Publik UNNES
-
SOP Biro Perencanaan Keuangan (BPK) UNNES
-
Petunjuk Teknis Pemilihan Pimpinan Fakultas dan Pascasarjana di Lingkungan UNNES
-
Penyebutan Gelar Akademik Dosen Dalam Bahasa Inggris
-
Hukum agraria
Buku ini mengkaji tentang hukum agraria secara berurutan dan lengkap.Selain mempelajari secara umum asas,teori,definisi,dam sejarah pengaturan hukum agraria di Indonesia,dibahas hal-hal yang mendasar mengenai kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingn umum sebagai peranti lunak dalam mengatasi ketimpangn antara kepentingn pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari kepentingan pembangunan nasional dan kepentingn masyarakt sebagai pemilik tanah. Buku ini juga mengkajisecara tintas pengaturan penataan ruang secara luas,misalnya ruang angkasa,rung di bawah tanah atau Landas Kontinen Indonesia (LKI) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai jawaban atas sering terjadinya kesalahpahaman antara Indonesia dengan Negara-negara tetanggannya, baik dalam landas kontinen, pelanggaran lintas udara, maupun seringnya pelanggaran atas penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif tersebut. Selain itu, buku ini membahas secara komprehensif kewenanagn notaris berdasarkan UU Jabatan Notaris, Hak Tanggungan, Londreform yang dikaitkan dengan UU Pemerintahan Daerah, serta pengaturan atas diperkenalkannya warga negara asing dapat memiliki tanah dan rumah tempat tinggal di Indonesia dengan status hak pakai dan lain-lain.
SOP pada Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama UNNES
-
SOP Pada Badan Pengembang Bisnis (BPB) UNNES
-
SOP pada UPT TIK UNNES
-
Implementasi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Delik Aduan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Pati
Skripsi FH UNNES - Tahun 2019
SOP pada UPT Humas UNNES
-
SOP pada UPT Perpustakaan UNNES
-
Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Jurusan, Bagian, Prodi, Lab UNNES
-
Pedoman Penomoran Naskah Dinas di Lingkungan UNNES
-
Pengelolaan Sinergi Reputasi Digital UNNES
-
Kalender Akademik dan Kemahasiswaan Tahun Akademik 2019-2020
-
PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM
PERJANJIAN STANDAR DAN PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KONSUMEN PEMBELIAN PRODUK
SMARTPHONE (Studi di Toko Sinar Mas Matahari Kota Semarang)
Skripsi FH Unnes-Tahun 2019
Pedoman Pengakuan Pendapatan Badan Layanan Umum UNNES
-
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanggulangan Dugaan Plagiarisme di Lingkungan UNNES
-
Perubahan Kedelapan Belas Gaji PNS
-
Permendikbud No. 10 Tahun 2019 ttg Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap PNS Bukan Bendahara
-
Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah
Tanah merupakan faktor ekonomi penting dan memiliki nilai strategis dilihat dari segi mana pun baik sosial, politik atau kultural. Pertumbuhan populasi dan ekonomi telah melahirkan berbagai ekses di dalam hal kepemilikan (hak) dan kewajiban atas tanah apakah itu sosial maupun individual.
Dalam hal ini, Pemerintah berusaha mengatasi berbagai masalah yang timbul dengan menata masalah paling strategis ini dengan mempertegas kepastian hukum atas hak dan kewajibannya melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang Peraturan Dasar Pokok-Poko Agraria.
Buku ini menjelaskan segala segi yang perlu diketahui khalayak, terutama para Magister Kenotariatan dan Mahasiswa Fakultas Hukum, tentang ketentuan umum pendaftaran tanah, objek yang menjadi subjek pendaftaran, sertifikat sebagai tanda bukti hak, dan yang tak kalah pentingnya adalah tentang Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah dan Hak Milik Tanah dan Rumah Susun.
Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Nomor Induk Mahasiswa UNNES
-
Hukum Perikatan : dilengkapi hukum perikatan dalam Islam
Dalam hukum perdata Indonesia hukum perikatan diartikan dengan sesuatu hal yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hal yang mengikat itu maksudnya adalah peristiwa hukum yang dapat menciptakan hubungan hukum bagi kedua belah pihak.
Pada dasarnya KUHPerdata tidak secara tegas memberikan definisi dari perikatan, akan tetapi pendekatan terhadap pengertian perikatan dapat diketahui dari pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum salah satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Jadi lebih jelasnya perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan dimana pihak satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
Hukum perikatan merupakan salah satu kajian hukum perdata yang sangat penting dipelajari oleh mahasiswa dan masyarakat umum karena perikatan atau perjanjian banyak dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila orang yang melakukan perjanjian atau perikatan tidak memahami teori dan tata cara pembuatan perjanjian, kemungkinan besar ia akan ditempatkan pada posis yang dirugikan, apabila berkaitan dengan perjanjian atau kontrak baku yang dewasa ini berkembang pesat dan sudah dikonsumsi oleh masyarakat modern.
Pejabat Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang jasa Fakultas, Pascasarjana dan Lembaga
-
No 3. Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Studi Lanjut Pegawai UNNES
-
Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengusulan sebagai Profesor Tidak Tetap pada UNNES
-
Perubahan Nama Jabatan Pelaksana di Lingkungan Universitas Negeri Semarang
-
Showing 1651 to 1680 of 2104 results