Hukum perlindungan konsumen di Indonesia
Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen; - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Buku ini hadir untuk membantu menanamkan kesadaran hak dan perlindungan hukum bagi konsumen. Pasal - pasal yang diuraikan dalam buku ini, berikut penjelasannya, akan mudah dicerna pembaca, baik dari kalangan akademis, profesional, LSM, organisasi sosial maupun masyarakat umum. Buku Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia ini berisi uraian tentang pemikiran hukum dan ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap konsumen sehubungan dengan memakai atau mengkonsumsi barang dan jasa konsumen produk dari pelaku usaha, dengan pedoman dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
Laporan Akuntabilitas Kinerja
-
Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup: Analisis Yuridis Sosiologis dalam Kerangka Kajian Pemidanaan di Indonesia
Skripsi FH UNNES - Tahun 2014
Kalender Akademik dan Kemahasiswaan Tahun Akademik 2014-2015
-
Pedoman Penyusunan Proposal Kegiatan Pengembangan
-
Pedoman PPL bagi Mahasiswa Program Kependidikan
-
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
-
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dir. dan Asdir PPs
-
Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, status Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara "tidak berlaku".
Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Sekprodi PPs
-
Tata Cara Pengisian JPT Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah
-
Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan
-
Pedoman Pengelolaan Arsip Statis
-
Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis
-
Pedoman Jadwal Retensi Arsip Subtantif dan Fasilitatif
-
Pedoman Tata Naskah Dinas
-
Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi PPs
-
Perubahan kedua atas Perek Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa
-
Kewajiban Mahasiswa Baru Unnes membawa bibit tanaman
-
Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan UNNES
-
Penyelenggaraan Orientasi Kepramukaan Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Baru
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja
-
No 15 Perubahan atas Perek Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengangkatan, Mutasi dan Rotasi Pejabat Struktural
-
Pedoman Kehidupan Berasrama Program Pendidikan Program Guru Sarjana Mendidik Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal
-
Standar Klasifikasi Kegiatan di Unnes
-
Pedoman Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing dan Penyelenggaraan Kursus Internasional
-
Sistem Akuntansi Keuangan
-
Sistem Akuntasi Aset
-
Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa
-
Sistem Akuntansi Biaya
-
Showing 1711 to 1740 of 1903 results