Putusan MK Nomor 60/PUU-XXIII/2025 membahas uji materiil terkait regulasi lembaga akreditasi mandiri (LAM) pendidikan tinggi, di mana pemohon (perwakilan dosen, mahasiswa, dan BKS Dekan) merasa dirugikan oleh perubahan peraturan yang mewajibkan akreditasi ulang ke LAM (seperti Lamspark) setelah sebelumnya terakreditasi unggul oleh BAN-PT, dianggap memberatkan dan menyebabkan komersialisasi pendidikan, sehingga mengikis hak masyarakat dalam menentukan mutu pendidikan tinggi. 

Dalam amar Putusan, mengabulkan Sebagian dengan adressat Putusan Menyatakan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas public dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri yang dalam proses pembentukan lembaga akreditasi mandiri dimaksud dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu masing-masing program studi setelah mendapatkan kesepakatan atau persetujuan bersama dari Badan Kerja Sama (BKS) setiap program studi”