Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 P/HUM/2022

Pada pokoknya merupakan perkara judicial review peraturan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang (sesuai kewenangan Mahkamah Agung) yang pada pokoknya merupakan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 5 ayat (2) huruf ‘b’, huruf ‘f’, huruf ‘g’, huruf ‘h’, huruf ‘j’, huruf ‘l’, huruf ‘m’, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Putusan Mahkamah Agung tersebut pada pokoknya menolak permohonan uji materiil terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Mahkamah Agung menilai bahwa ketentuan yang diuji, khususnya frasa “tanpa persetujuan korban”, harus dipahami dalam konteks perlindungan dari kekerasan seksual, bukan sebagai pengaturan atau pembenaran perilaku asusila. Permendikbud tersebut dinilai tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan justru sejalan dengan kewajiban negara untuk melindungi hak atas rasa aman serta menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan seksual.