UU No, 41 Tahun 1999

Berlaku

Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

KEHUTANAN

UU No. 28 Tahun 1999

Berlaku

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Bebas KKN

Status Peraturan

PP No. 25 tahun 1994

Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

Tanda Kehormatan

Status Peraturan

PP No. 45 Tahun 1990

Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Izin Perkawinan

Status Peraturan

PP No. 10 Tahun 1983

Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Kawin Cerai

Status Peraturan

PP No. 6 Tahun 1974

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status Peraturan

No 16 Tahun 1966

Berlaku

Keputusan Deputy Menteri Perguruan Tinggi No 16 Tahun 1966 Tentang Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang Tjabang Tegal

Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang Tjabang Tegal

16 Tahun 1966

Berlaku

KEPUTUSAN DEPUTY MENTERI PERGURUAN TINGGI NOMOR 16 TAHUN 1966 TENTANG PENDIRIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SEMARANG TJJABANAG TEGAL

DOKUMEN LANGKA

Keppres No. 271 Tahun 1965

Berlaku

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri Di Semarang

Pendirian IKIP

Nomor 271 Tahun 1965

Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965

Mengesahkan pendirian Institut Negara di Semarang seperti jang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.40 tahun 1965 tanggal 8 Maret 1965

No 181 tahun 1964

Berlaku

Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No 181 tahun 1964

Penegerian Fakultas Hukum/Ekonomi/Tekhnik

No 154 Tahun 1964

Berlaku

Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No 154 Tahun 1964 Tentang Fakultas-Fakultas Dalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jogjakarta dan Tjabang-Tjabangnja

Fakultas-Fakultas Dalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jogjakarta dan Tjabang-Tjabangnja

No130 IKIP 1964

Berlaku

Instruksi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No130 IKIP 1964 Tentang Pembukaan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau Tjabang dan Fakultas pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Tentang Pembukaan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau Tjabang dan Fakultas pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan

7 Tahun 1964

Berlaku

Instruksi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No 7 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Struktur, Organisasi dan Kurikulum Institut Keguruan dan IImu Pendidikan

Pelaksanaan Struktur, Organisasi dan Kurikulum Institut Keguruan dan IImu Pendidikan

No 35 Tahun 1964

Berlaku

Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No 35_tahun_1964 Tentang Penetapan Kedudukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universittas- Universitas Negeri

Tentang Penetapan Kedudukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universittas- Universitas Negeri

36_tahun_1964

Berlaku

Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No 36_tahun_1964 Tentang Pemasukan Fakultas Ilmu Pendidikan Kedalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Pemasukan Fakultas Ilmu Pendidikan Kedalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan

34 Tahun 1964 dan 32 Tahun 1964

Berlaku

Keputusan Bersama Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan 34 Tahun 1964 dan 32 Tahun 1964 Tentang Tjara Mempersatukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan institut pendidikan guru mendjadi institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Tjara Mempersatukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan institut pendidikan guru mendjadi institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Perpres No. 7 Tahun 1959

Berlaku

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 1959 tentang Wajib Latihan Bagi Pejabat Negeri Warganegara Republik Indonesia

wajib latihan

PP No. 31 Tahun 1959

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

Satyalancana

Status Peraturan

UU No. 20 Tahun 1947

Berlaku

Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura

peradilan ulangan

UUD 1945

Berlaku

Undang-Undang Dasar 1945

UUD

44 Tahun 1941

Berlaku

Staatsblad No. 44 Tahun 1941tentang Herzien Inlandsch Reglement

RIB

23 Tahun 1847

Staasblad No. 23 Tahun 1847 tentang Wetboek van Koophandel

Hukum dagang

227 Tahun 1927

Berlaku

Staatsblaad No. 227 Tahun 1927 tentang Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura

Hukum Acara

276 Tahun 1914

Berlaku

Staatsblad Nomor 276 Tahun 1914 tentang Aanvulling Van Het Wetboek Van Strafrecht Voor Inlanders In Nederlandsch-indie

WvS

Tahun 1894

Berlaku

Perjanjian Tumbang Anoi

tumbang anoi

52 Tahun 1847

Berlaku

Staatsblad No. 52 Tahun 1847 tentang Reglemen Acara Perdata

acara perdata

23 Tahun 1847

Berlaku

Staatsblad No. 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

hukum perdata