Berita

Perkuat SDGs 9 melalui Sinergi Kebijakan, Kantor Hukum UNNES Hadiri Public Hearing Raperda Kepariwisataan Daerah

Semarang, 17 Juli 2026-Kepala Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), Dr. Cahya Wulandari, bersama staf akademik menghadiri kegiatan public hearing Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2026–2045 yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Semarang. Raperda tersebut disusun sebagai upaya Pemerintah Kota Semarang untuk menetapkan arah kebijakan pembangunan sektor kepariwisataan selama dua dekade ke depan, sekaligus menjadi pedoman dalam pengembangan destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata di Kota Semarang. Dalam forum pembahasan tersebut, Dr. Cahya Wulandari menyampaikan sejumlah masukan strategis dari perspektif hukum dan harmonisasi regulasi. Menurutnya, terdapat dua hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Raperda tersebut. Pertama, perlunya sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya ketentuan dalam Pasal 11A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa perencanaan pembangunan kepariwisataan harus mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi, dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota. “Berdasarkan ketentuan tersebut, nomenklatur Raperda perlu disesuaikan dari yang semula menggunakan istilah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2026–2045 menjadi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Semarang Tahun 2026–2045 agar selaras dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” jelas Dr. Cahya Wulandari. Masukan kedua berkaitan dengan perlunya harmonisasi substansi antar ketentuan dalam Raperda. Menurutnya, masih terdapat beberapa pengaturan yang belum sepenuhnya sinkron sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam implementasinya. Salah satu contoh yang disampaikan adalah mengenai arah pengembangan industri pariwisata yang difokuskan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif dan penguatan investasi pada sektor prioritas seperti heritage tourism, MICE tourism, sport tourism, wellness tourism, medical tourism, wisata bahari, dan ekonomi kreatif. Namun demikian, pada ketentuan lainnya ditemukan pengaturan yang berbeda sehingga diperlukan penyesuaian dan sinkronisasi agar keseluruhan norma dalam Raperda memiliki keterpaduan dan konsistensi. Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Mualim, S.Pd., M.M., M.H., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi, yang telah memberikan masukan konstruktif terhadap penyusunan Raperda tersebut. “Kami mengucapkan terima kasih atas masukan dan kontribusi dari seluruh pihak, termasuk akademisi, yang telah memberikan pandangan dan rekomendasi dalam penyempurnaan Raperda ini,” ujarnya. Keterlibatan Kantor Hukum UNNES dalam proses penyusunan regulasi daerah tersebut juga sejalan dengan komitmen Universitas Negeri Semarang dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan 9, yaitu Industry, Innovation and Infrastructure, khususnya melalui penguatan inovasi kebijakan dan pembangunan tata kelola sektor pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Selain itu, partisipasi aktif UNNES dalam forum public hearing ini turut mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 8 Perguruan Tinggi, yakni Perguruan Tinggi Berkelas Dunia, melalui keterlibatan dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian persoalan masyarakat dan pembangunan daerah berbasis keilmuan serta kepakaran akademik. Melalui kontribusi tersebut, UNNES kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Kota Semarang yang berkelanjutan melalui penguatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dan kajian akademik.

Wujudkan Sekolah “Zero Bullying” Dosen Fakultas Hukum UNNES Lakukan Pengabdian di SMA Islam Al Azhar 30 Salatiga

Salatiga, 14 Juli 2026-Dalam upaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari praktik perundungan, dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA Islam Al Azhar 30 Salatiga dengan mengangkat tema “Bullying”. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kasus perundungan yang masih terjadi di lingkungan pendidikan dan berdampak serius terhadap perkembangan psikologis, sosial, maupun akademik peserta didik. Melalui kegiatan ini, tim pengabdian dari Fakultas Hukum UNNES berupaya memberikan pemahaman komprehensif kepada siswa mengenai bentuk-bentuk bullying, dampaknya, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat tindakan tersebut. Ketua tim pengabdian, Dr. Cahya Wulandari, menyampaikan bahwa bullying bukan lagi dianggap sebagai kenakalan remaja biasa, melainkan merupakan bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang melibatkan seluruh unsur sekolah, mulai dari peserta didik, guru, hingga orang tua. “Sekolah harus menjadi ruang yang aman bagi seluruh peserta didik untuk tumbuh dan berkembang. Budaya saling menghormati, menghargai perbedaan, dan berani melaporkan tindakan perundungan harus terus dibangun agar cita-cita mewujudkan sekolah zero bullying dapat tercapai,” ungkapnya. Dalam kegiatan tersebut, para siswa diberikan materi mengenai pengertian bullying, jenis-jenis bullying yang meliputi perundungan fisik, verbal, sosial, maupun cyberbullying, serta mekanisme pelaporan apabila menemukan atau mengalami tindakan perundungan. Tim pengabdian juga mengajak peserta untuk memahami pentingnya menjadi upstander atau pihak yang berani membantu dan melaporkan tindakan bullying, bukan menjadi bystander yang hanya menyaksikan tanpa bertindak. Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif dan studi kasus yang memungkinkan siswa untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perundungan yang sering terjadi di lingkungan sekolah maupun media sosial. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan dan pengalaman yang dibagikan selama sesi berlangsung. Pihak SMA Islam Al Azhar 30 Salatiga menyambut baik kegiatan ini dan berharap edukasi mengenai pencegahan bullying dapat dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta didik yang berakhlak, toleran, dan menghargai sesama. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan deklarasi komitmen anti kekerasan yang ditandatangani langsung oleh Dr. Yuniar Fahmi Lathif selaku pimpinan PYTQ Salatiga. Deklarasi tersebut merupakan komitmen nyata sekolah dalam mewujudkan lingkungan yang zero bullying. Melalui kegiatan pengabdian ini, Fakultas Hukum UNNES menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pembangunan budaya hukum di masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan, guna menciptakan generasi muda yang sadar hukum, berempati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Bimbingan Teknis Penguatan Pengelolaan JDIH UNNES Dukung SDGs 16

Universitas Negeri Semarang (UNNES) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penguatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai upaya mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) 16 pada Selasa, 28 April 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Senat, Gedung H lantai 4 Rektorat UNNES dan diikuti oleh pengelola JDIH serta perwakilan unit kerja. Bimbingan teknis menghadirkan narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah yang memberikan materi terkait penguatan tata kelola JDIH, standardisasi dokumen hukum, serta integrasi sistem informasi hukum. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai pengelolaan dokumentasi hukum yang sistematis, mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga penyebarluasan informasi hukum. Selain itu, dibahas pula strategi peningkatan kualitas layanan JDIH yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen UNNES dalam mendukung Sustainable Development Goals 16, khususnya dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Diharapkan, penguatan JDIH dapat meningkatkan akses informasi hukum dan kualitas layanan publik di lingkungan universitas.

Sosialisasi Peraturan Rektor UNNES Nomor 156 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran Anggaran

Semarang, 14 April 2026 - Universitas Negeri Semarang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Peraturan Rektor Nomor 156 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran Anggaran. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang 405 Gedung Rektorat UNNES dan diikuti oleh perwakilan unit kerja, pejabat pengelola keuangan, serta staf administrasi di lingkungan universitas. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan baru dalam pelaksanaan pengeluaran anggaran, sekaligus memastikan keseragaman dalam penerapan kebijakan keuangan di seluruh unit kerja. Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek penting, mulai dari prosedur pengajuan, verifikasi, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dalam kegiatan tersebut, narasumber menyampaikan materi terkait perubahan dan penyempurnaan kebijakan dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Peserta juga diberikan penjelasan teknis mengenai tata cara administrasi, kelengkapan dokumen, serta mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan pengeluaran anggaran. Diskusi interaktif turut mewarnai kegiatan ini, di mana peserta aktif menyampaikan pertanyaan dan berbagi pengalaman terkait pengelolaan keuangan di unit masing-masing. Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh pengelola keuangan di lingkungan UNNES dapat memahami dan mengimplementasikan Peraturan Rektor Nomor 156 Tahun 2026 secara optimal, sehingga mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.