Berita

Kampanye Bersama UNNES: Kolaborasi Cegah Korupsi, NAPZA, dan Kekerasan bagi Mahasiswa Baru Tahun 2026

Semarang, 15 Agustus 2026 — Universitas Negeri Semarang (UNNES) melalui kolaborasi Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia (DUSDM), Kantor Hukum, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK), JDIH UNNES, serta UKM Gerhana menyelenggarakan Kampanye Bersama bagi mahasiswa baru UNNES Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk membangun kesadaran mahasiswa sejak awal mengenai pentingnya menciptakan lingkungan kampus yang berintegritas, aman, sehat, dan bebas dari korupsi, penyalahgunaan NAPZA, serta berbagai bentuk kekerasan. Kampanye bersama tersebut mengangkat tiga isu utama, yaitu anti korupsi, anti NAPZA, dan anti kekerasan. Melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif, mahasiswa baru diberikan pemahaman mengenai nilai-nilai integritas, bahaya penyalahgunaan NAPZA, serta pentingnya mencegah dan melaporkan berbagai bentuk kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Keterlibatan JDIH UNNES dan Kantor Hukum juga memperkuat aspek pemahaman hukum dan regulasi, sehingga mahasiswa tidak hanya mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran, tetapi juga memahami hak, kewajiban, serta mekanisme pencegahan dan penanganannya. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun budaya kampus yang berintegritas, bebas NAPZA, bebas Korupsi dan bebas dari kekerasan. Kolaborasi lintas unit dan organisasi mahasiswa tersebut sekaligus menunjukkan komitmen UNNES untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bermartabat. Melalui Kampanye Bersama ini, mahasiswa baru UNNES Tahun 2026 diharapkan menjadi generasi yang berani menolak korupsi, menjauhi NAPZA, menolak segala bentuk kekerasan, serta turut berperan aktif dalam menciptakan budaya positif di lingkungan kampus.

Pegawai UNNES Ikuti Pelatihan Legislative Drafter untuk Meningkatkan Kompetensi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pegawai Universitas Negeri Semarang (UNNES) mengikuti Pelatihan Legislative Drafter dengan tema “Merancang Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Daerah yang Berkualitas”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh UNNES bekerja sama dengan Indonesia Center for Legislative Drafting (ICLD) pada 28–30 Juli 2026 secara daring melalui Zoom Meeting. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan peserta dalam menyusun produk hukum yang berkualitas, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan pembekalan mengenai prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan norma hukum, serta metode perancangan regulasi yang sesuai dengan asas kejelasan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam pelaksanaannya, peserta memperoleh materi dan praktik terkait tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan rancangan regulasi, harmonisasi, sinkronisasi, hingga penyempurnaan rumusan norma. Pembelajaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pegawai dalam menghasilkan produk hukum yang sistematis, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan kelembagaan. Keikutsertaan pegawai UNNES dalam pelatihan Legislative Drafter menjadi salah satu bentuk komitmen universitas dalam meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, khususnya dalam mendukung tata kelola hukum yang baik. Dengan penguatan kompetensi di bidang perancangan peraturan perundang-undangan, diharapkan pegawai UNNES dapat berkontribusi dalam menghasilkan regulasi internal universitas yang berkualitas, harmonis, dan mendukung pencapaian visi UNNES sebagai perguruan tinggi bereputasi.

Diinisiasi Tim Pengabdian UNNES, Gerakan "Say No to Bullying" Bergema di PTYQ Salatiga, Wujudkan SDGs 16

Salatiga, 25 Juli 2026-Komitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari perundungan terus digaungkan oleh Universitas Negeri Semarang (UNNES). Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipimpin oleh Dr. Cahya Wulandari dosen dari Fakultas Hukum UNNES, menggelar edukasi sekaligus lomba pembuatan poster bertema "Say No to Bullying" bagi para siswa Pondok Tahfidz Yanbu'ul Qur'an (PTYQ) Salatiga. Kegiatan ini menjadi media edukasi yang kreatif untuk menanamkan nilai-nilai saling menghormati, empati, serta keberanian menolak segala bentuk perundungan di lingkungan sekolah. Para peserta menuangkan gagasan mereka melalui poster-poster yang mengajak seluruh warga sekolah untuk menciptakan budaya yang ramah, aman, dan inklusif. Sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas dan pesan yang disampaikan, panitia menetapkan karya terbaik. Juara I diraih oleh Kelas VIII A, Juara II oleh Kelas X, dan Juara III oleh Kelas IX, disusul juara harapan dan peserta terbaik. Para pemenang memperoleh hadiah dengan total nilai mencapai jutaan rupiah sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi dan kreativitas mereka dalam mengampanyekan gerakan anti-bullying. Ketua Tim Pengabdian, Dr. Cahya Wulandari, menyampaikan harapannya agar kegiatan ini mampu menumbuhkan kesadaran seluruh warga sekolah untuk bersama-sama mencegah perundungan. "Kami berharap setelah kegiatan ini tidak ada lagi perundungan dalam bentuk apa pun di lingkungan PTYQ Salatiga. Melalui kegiatan poster ini siswa diharapkan mampu menuangkan gagasan kreatif sekaligus bisa menjadi motor penggerak untuk menghindari perundungan," ujarnya. Sementara itu, Pimpinan PTYQ Salatiga, Dr. Yuniar Fahmi Lathif, mengapresiasi inisiatif Tim Pengabdian UNNES yang telah menghadirkan edukasi yang bermanfaat bagi para siswa. Ia berharap kolaborasi antara PTYQ Salatiga dan UNNES dapat terus berlanjut melalui berbagai program pengabdian lainnya. "Kami berharap kegiatan seperti ini tidak berhenti sampai di sini. Edukasi mengenai pencegahan perundungan sangat penting bagi peserta didik, sehingga kami berharap kerja sama dengan UNNES dapat terus berlanjut pada program-program berikutnya," ungkapnya. Melalui kegiatan ini, Tim Pengabdian UNNES menegaskan komitmennya dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengabdian kepada masyarakat yang memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan. Gerakan "Say No to Bullying" diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun budaya sekolah yang berkarakter, saling menghargai, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Kegiatan ini juga menjadi kontribusi nyata UNNES dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 16 (Peace, Justice and Strong Institutions), khususnya melalui upaya membangun lingkungan pendidikan yang damai, inklusif, bebas dari kekerasan, serta memperkuat budaya penyelesaian konflik secara bermartabat. Penanaman nilai-nilai anti-perundungan sejak dini diharapkan mampu membentuk generasi yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan terciptanya institusi pendidikan yang aman serta berintegritas.

Pengelola JDIH UNNES Ikuti Diskusi Terbatas tentang Reformulasi Sanksi dalam Peraturan Daerah

Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Universitas Negeri Semarang (UNNES) mengikuti Diskusi Terbatas bertema "Reformulasi Sanksi Dalam Peraturan Daerah Sebagai Instrumen Penguatan Penegakan Hukum: Penyesuaian Ketentuan Pidana dan Optimalisasi Sanksi Administratif" yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Selasa, 21 Juli 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh pengelola JDIH dari berbagai instansi sebagai wadah untuk memperkuat pemahaman mengenai pengaturan sanksi dalam Peraturan Daerah yang selaras dengan perkembangan hukum nasional. Dalam diskusi tersebut, narasumber memaparkan pentingnya reformulasi ketentuan sanksi dalam Peraturan Daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembahasan juga menitikberatkan pada optimalisasi penerapan sanksi administratif sebagai instrumen penegakan hukum yang lebih efektif, proporsional, dan berorientasi pada peningkatan kepatuhan masyarakat, tanpa mengesampingkan aspek kepastian dan keadilan hukum. Keikutsertaan Pengelola JDIH UNNES dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam pengelolaan dokumentasi serta informasi hukum. Melalui forum ini, peserta memperoleh wawasan mengenai perkembangan kebijakan hukum daerah, khususnya terkait harmonisasi ketentuan pidana dan sanksi administratif dalam penyusunan Peraturan Daerah, sehingga dapat menjadi referensi dalam mendukung penyelenggaraan layanan informasi hukum yang berkualitas. Partisipasi aktif dalam berbagai forum ilmiah dan diskusi hukum menjadi salah satu upaya JDIH UNNES dalam mendukung pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap dinamika regulasi. Diharapkan, hasil diskusi ini dapat memperkaya pengetahuan pengelola JDIH UNNES sekaligus memperkuat perannya dalam menyediakan informasi hukum yang akurat, mutakhir, dan bermanfaat bagi sivitas akademika maupun masyarakat.