Kamis, 28 November 2024, JDIH UNNES melakukan Studi Tiru ke JDIH Kabupaten Semarang di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang (Pusat JDIH Kabupaten Semarang). Agenda Studi Tiru ini dihadiri langsung oleh perwakilan JDIH UNNES dan disambut langsung oleh Evi Sunariah, S.H. selaku Ketua Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang beserta Perwakilan Tim Pengelola JDIH Kabupaten Semarang.
Semarang, 12 Agustus 2024 – Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen hukum, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Universitas Negeri Semarang (UNNES) melakukan studi banding ke Tim Pengelola JDIH Pemerintah Kota Semarang. Bertempat di Balaikota Semarang, acara yang dibuka langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang, Bapak Moh Issamsudin, S.H., S.Sos., M.H., ini berlangsung dengan melibatkan 7 perwakilan dari UNNES dan 5 perwakilan dari Pemkot Semarang. UNNES, yang sedang gencar melakukan digitalisasi dokumen, turut berbagi pengalaman. Salah satu perwakilan Tim Pengelola JDIH UNNES, Ninik Purwaningsih, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa Tim Pengelola JDIH UNNES telah mengintegrasikan dan mendigitalisasi lebih dari 1.400 dokumen hukum, termasuk peraturan perundang-undangan dan peraturan internal universitas. “Kami ingin belajar dari Pemkot Semarang, khususnya dalam hal integrasi sistem dan penyediaan akses mudah bagi publik. Kami optimistis sinergi ini akan meningkatkan kualitas layanan hukum di UNNES,” jelas Ninik. Diskusi mendalam berlangsung selama dua jam, mencakup pengelolaan server, optimalisasi pencarian dokumen, hingga strategi promosi portal JDIH kepada masyarakat. Salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah implementasi aplikasi berbasis mobile yang memungkinkan akses regulasi lebih praktis. “Kami percaya bahwa keterbukaan hukum adalah fondasi bagi masyarakat yang adil dan sejahtera,” tegas salah satu peserta dari UNNES, Zidney. Tak hanya diskusi, para peserta juga berkesempatan melihat langsung Pusat Dokumentasi Hukum Pemkot Semarang. Acara ini diakhiri dengan sesi foto bersama dan peninjauan langsung ke pusat layanan JDIH Pemkot Semarang. Antusiasme terlihat sepanjang kegiatan yang mencerminkan komitmen bersama untuk terus mendorong keterbukaan informasi hukum di setiap institusi.
Semarang, 5 Maret 2024 Dalam rangka memperkuat pengelolaan JDIH, Universitas Negeri Semarang bekerjasama dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah selaku Pembina JDIH di Wilayah Jawa Tengah untuk memberikan pendampingan dalam rangka pengelolaan teknis JDIH Universitas Negeri Semarang dan pendampingan tahap selanjutnya yaitu pengintegrasian dengan JDIH Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Focus Group Discussion Pendampingan Pengelolaan dan Pengintegrasian JDIH Universitas Negeri Semarang dan JDIH Nasional. Kegiatan dilaksanakan di Gedung H Rektorat Universitas Negeri Semarang , dan dihadiri oleh Direktur DSIH Universitas Negeri Semarang (Mona Subagja, S.Pd., M.Kom) dan Kepala Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang (Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.) serta seluruh tim Pengelola JDIH Universitas Negeri Semarang. Narasumber kegiatan ini adalah Muhammad Abi Dzar Al Ghifari, SH, M.Kn. dan Mohammad Rifqi Fitriansyah, S.Hum. dari Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.Tujuan kegiatan ini adalah bahwa Universitas Negeri Semarang sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berkomitmen dalam mendukung keterbukaan informasi publik, termasuk keterbukaan informasi terkait produk hukum Universitas Negeri Semarang. Komitmen tersebut salah satunya akan diwujudkan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dikelola oleh Universitas Negeri Semarang dan akan terintegrasi dengan JDIH Nasional. Universitas Negeri Semarang dalam proses mengembangkan JDIH yang dikelola oleh Kantor Hukum bersama dengan Direktorat Sistem Informasi dan Humas Universitas Negeri Semarang. JDIH Universitas Negeri Semarang menyediakan berbagai informasi seputar produk hukum Universitas Negeri Semarang, monografi, artikel ilmiah hukum, yurisprudensi dan berita hukum. Tidak hanya mendukung keterbukaan informasi publik, Universitas Negeri Semarang juga berkomitmen mendukung pelopor kecemerlangan pendidikan melalui publikasi peraturan perundang-undangan, monografi dan artikel ilmiah hukum sesuai dengan visi Universitas Negeri Semarang. Rektor Universitas Negeri Semarang, Prof. Dr. S Martono, MSi sangat mendukung adanya JDIH Universitas Negeri Semarang dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik dan peningkatan pendidikan hukum.
Jakarta, 22 Agustus 2024, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dikembangkan Universitas Negeri Semarang memperoleh penghargaan JDIH Terintegrasi Kategori Perguruan Tinggi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan komitmen dan kualitas pelayanan UNNES dalam menyajikan informasi dan dokumentasi produk hukum yang transparan bagi masyarakat.Kegiatan JDIHN Awards 2024 ini dihadiri oleh 759 peserta, yang terdiri atas lembaga negara, kementerian, lembaga nonstruktural, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, sekretariat DPRD kabupaten/kota, serta perguruan tinggi. Dari total tersebut, 134 peserta di antaranya merupakan penerima penghargaan Pengelola JDIH Terbaik. Penghargaan diterima oleh Wakil Rektor 3 UNNES, Prof. Dr. Ngabiyanto, M.Si. UNNES telah mengembangkan JDIH UNNES yang menyediakan informasi mengenai produk hukum UNNES. JDIH UNNES merupakan salah satu wujud komitmen UNNES dalam menerapkan Good University Governance melalui keterbukaan informasi publik. JDIH UNNES menjadi salah satu JDIH Perguruan Tinggi yang terintegrasi dengan JDIH Nasional guna meningkatkan Literasi dan Kepatuhan Hukum Masyarakat. Berdasarkan data per 19 Agustus 2024, tercatat 629.187 dokumen hukum telah tersedia di portal JDIHN.GO.ID. 542.680 dokumen tersebut di antaranya merupakan peraturan perundang-undangan, 36.447 monografi hukum, 44.214 artikel hukum, serta 5.846 putusan/yurisprudensi. Penetapan UNNES menjadi Anggota JDIHN Terintegrasi ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-6.HN.03.05 Tahun 2024. Kepala Kantor Hukum UNNES Dr Cahya Wulandari mengungkapkan bahwa keberhasilan UNNES dalam mengintegrasikan JDIH UNNES dengan JDIH Nasional merupakan hasil kerja keras berbagai pihak. “Kami berterima kasih atas dukungan Rektor dan segenap pimpinan UNNES, Tim Pengelola JDIH yang terdiri atas Kantor Hukum dan Direktorat Sistem Informasi dan Humas UNNES, serta berkat pendampingan dari Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah,” katanya. Cahya menambahkan bahwa JDIH UNNES akan terus meningkatkan kualitas dalam menyediakan informasi dokumen hukum, sejalan dengan komitmen UNNES menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan peningkatan literasi dan kepatuhan hukum masyarakat melalui JDIH.
Asisten virtual JDIH UNNES
JDIH UNNES menyediakan Dokumen dan Informasi Hukum di Universitas Negeri Semarang yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
