Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 225 Tahun 2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang
statuta UNNES
Status Peraturan
Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 115/1999 Tahun 1999 tentang Lambang, Bendera, dan Mars UNNES
Bendera UNNES
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang
Tata Kerja
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, Dan Medan Menjadi Universitas
Perubahan IKIP, Universitas
Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
KEHUTANAN
Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Bebas KKN
Status Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
Tanda Kehormatan
Status Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
Izin Perkawinan
Status Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
Kawin Cerai
Status Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta
KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
Status Peraturan
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri Di Semarang
Pendirian IKIP
Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965
Mengesahkan pendirian Institut Negara di Semarang seperti jang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.40 tahun 1965 tanggal 8 Maret 1965
Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No 181 tahun 1964
Penegerian Fakultas Hukum/Ekonomi/Tekhnik
Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No 154 Tahun 1964 Tentang Fakultas-Fakultas Dalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jogjakarta dan Tjabang-Tjabangnja
Fakultas-Fakultas Dalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jogjakarta dan Tjabang-Tjabangnja
Instruksi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No130 IKIP 1964 Tentang Pembukaan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau Tjabang dan Fakultas pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Tentang Pembukaan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau Tjabang dan Fakultas pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Instruksi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No 7 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Struktur, Organisasi dan Kurikulum Institut Keguruan dan IImu Pendidikan
Pelaksanaan Struktur, Organisasi dan Kurikulum Institut Keguruan dan IImu Pendidikan
Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No 36_tahun_1964 Tentang Pemasukan Fakultas Ilmu Pendidikan Kedalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pemasukan Fakultas Ilmu Pendidikan Kedalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No 35_tahun_1964 Tentang Penetapan Kedudukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universittas- Universitas Negeri
Tentang Penetapan Kedudukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universittas- Universitas Negeri
Keputusan Bersama Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan 34 Tahun 1964 dan 32 Tahun 1964 Tentang Tjara Mempersatukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan institut pendidikan guru mendjadi institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Tjara Mempersatukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan institut pendidikan guru mendjadi institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 1959 tentang Wajib Latihan Bagi Pejabat Negeri Warganegara Republik Indonesia
wajib latihan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
Satyalancana
Status Peraturan
Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura
peradilan ulangan
Undang-Undang Dasar 1945
UUD
Staatsblad No. 44 Tahun 1941tentang Herzien Inlandsch Reglement
RIB
Staasblad No. 23 Tahun 1847 tentang Wetboek van Koophandel
Hukum dagang
Staatsblaad No. 227 Tahun 1927 tentang Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura
Hukum Acara
Showing 1921 to 1946 of 1946 results