Berita

PENGUATAN PENATAAN ARSIP JDIH UNNES: DUKUNG AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI HUKUM

PENGUATAN PENATAAN ARSIP JDIH UNNES: DUKUNG AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI HUKUM SEMARANG, 5 Agustus 2025 – Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan informasi hukum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Universitas Negeri Semarang (UNNES) melaksanakan kegiatan penguatan penataan arsip sebagai bagian dari strategi pemenuhan informasi dan dokumentasi hukum yang efektif dan berkelanjutan. Ketua Pengelola JDIH UNNES, Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum., menyampaikan bahwa penataan arsip merupakan elemen penting dalam membangun tata kelola dokumentasi hukum yang kredibel. Ia menekankan bahwa pengelolaan arsip yang tertib dan sistematis akan memperkuat posisi JDIH sebagai pusat informasi hukum yang dapat diakses publik secara cepat dan akurat. “Tanpa penataan arsip yang kuat, dokumentasi hukum tidak akan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Maka penting bagi JDIH untuk bersinergi dengan pihak terkait dalam membangun sistem kearsipan yang sesuai standar,” ujar Dr. Cahya. Sebagai bentuk dukungan konkret, UPT Kearsipan UNNES melakukan visitasi dan pendampingan langsung ke unit JDIH. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan arsip di lingkungan JDIH sesuai dengan prinsip kearsipan yang baik dan memenuhi ketentuan regulasi. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan JDIH UNNES mampu menjadi model pengelolaan informasi hukum yang tidak hanya informatif, tetapi juga tertib administrasi dan arsip, sebagai wujud komitmen UNNES dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi di bidang hukum

UNNES Selenggarakan Bimtek Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum untuk Wujudkan Tata Kelola Hukum yang Baik

UNNES Selenggarakan Bimtek Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum untuk Wujudkan Tata Kelola Hukum yang Baik Semarang, 30 Juli 2025 — Universitas Negeri Semarang (UNNES) melalui Kantor Hukumnya menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Rabu, 30 Juli 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) UNNES serta perwakilan tenaga kependidikan dari berbagai unit kerja di lingkungan universitas. Bimtek ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Hukum UNNES, Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum., yang menegaskan pentingnya penguatan kapasitas pengelola JDIH dalam rangka mendukung tata kelola hukum yang efektif dan berkelanjutan. Hadir sebagai narasumber, Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, Haerudin, S.H., M.H., yang menyampaikan materi mengenai pentingnya pengelolaan JDIH sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan berbasis hukum. Ia juga menekankan kontribusi strategis JDIH dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) poin ke-16, yaitu peace, justice, and strong institutions. Melalui kegiatan ini, UNNES menegaskan komitmennya dalam membangun sistem dokumentasi dan informasi hukum yang andal, terbuka, dan terintegrasi. Bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kesadaran seluruh pengelola JDIH di tingkat universitas maupun unit kerja, guna mendukung terciptanya tata kelola hukum yang berkualitas di lingkungan perguruan tinggi.

UNNES dan UNTIDAR Perkuat Sinergi Pengelolaan JDIH Antar Universitas

UNNES dan UNTIDAR Perkuat Sinergi Pengelolaan JDIH Antar Universitas Magelang, 31 Juli 2025 — Universitas Negeri Semarang (UNNES) melalui Kantor Hukumnya bersama tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melakukan kunjungan kerja ke Universitas Tidar (UNTIDAR) dalam rangka penguatan pengelolaan JDIH antar perguruan tinggi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan akademik. Rombongan UNNES dipimpin oleh Sekretaris Universitas, Prof. Dr. Sugiyanto, serta turut hadir Ketua JDIH UNNES, Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. Rombongan disambut hangat oleh Rektor UNTIDAR, Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. Acara dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum UNTIDAR, Sulistyaningrum, S.E., kemudian dilanjutkan dengan pemaparan mengenai pengelolaan JDIH UNTIDAR oleh Ketua Tim Kerja Bidang Hukum, Reformasi Birokrasi dan Protokol, Yogi Prayogo, S.H., M.H. Dalam kesempatan ini, kedua pihak berdiskusi mengenai strategi pengelolaan JDIH, berbagi praktik baik, serta menjajaki peluang kerja sama lanjutan dalam pengembangan sistem informasi hukum yang terintegrasi. Tim UNNES juga diajak meninjau langsung Ruang Pelayanan JDIH, JDIH Corner,dan Ruang Arsip JDIH UNTIDAR. Menurut Dr. Cahya Wulandari, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memperkuat kualitas pengelolaan JDIH di masing-masing universitas serta mendukung proses penilaian oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah. “Sinergi ini merupakan langkah konkret menuju pengelolaan JDIH yang profesional dan berstandar nasional,” ujarnya. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan antar perguruan tinggi dalam bidang dokumentasi dan informasi hukum

Pelatihan Hukum Dasar oleh Kantor Hukum UNNES

Pelatihan Hukum Dasar oleh Kantor Hukum UNNES Semarang, 18 Juli 2025 Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) sukses menyelenggarakan Pelatihan Hukum Dasar bagi Sivitas Akademika, yang berlangsung hari Jumat, 18 Juli 2025 di Ruang Senat Gedung H Lt. 4UNNES. Pelatihan ini diadakan untuk memperkuat aspek hukum dasar kepada sivitas akademika UNNES mencakup dosen, staf administrasi, dan mahasiswa serta memperluas pemahaman dalam penyusunan dokumen hukum, seperti surat perjanjian kerja sama dan surat keputusan. Teknik penyusunan surat perjanjian kerja sama sesuai standar hukum dan etika profesi Langkah-langkah penyusunan surat keputusan yang mengacu pada peraturan internaL Acara dimoderatori oleh zidney ilma fazada emha.,S.H,.M.H (Dosen HTN UNNES) Narasumber yang hadir antara lain: Bapak Patria Dilaga, advokat senior dengan portofolio pengalaman kerja sama kelembagaan Bapak Dwiputra Aritenesia, mewakili Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (Jateng), yang menyampaikan perspektif regulasi pemerintah daerah Acara dibuka oleh Ketua Kantor Hukum, Dr. Cahya Wulandari, dan dilanjutkan dengan sesi pemaparan oleh Bapak Patria mengenai struktur, isi, serta praktik terbaik dalam penyusunan surat perjanjian kerja sama. Sesi berikutnya oleh Bapak Dwiputra Aritenesia mengupas proses pembuatan dan verifikasi surat keputusan institusi. Selain penyampaian materi, peserta juga mengikuti sesi tanya jawab interaktif memungkinkan diskusi langsung dengan narasumber mengenai kasus konkret dalam lingkungan akademik. Melalui pelatihan ini, diharapkan sivitas akademika UNNES semakin profesional dalam menyusun dan memeriksa dokumen hukum kelembagaan, meminimalkan risiko hukum, dan menciptakan kerja sama yang lebih transparan dan sah secara hukum.