Berita

Ikuti Monev Pengelolaan JDIH, JDIH UNNES Perkuat Komitmen Keterbukaan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Ikuti Monev Pengelolaan JDIH, JDIH UNNES Perkuat Komitmen Keterbukaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan keterbukaan informasi dan dokumentasi hukum melalui partisipasinya dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kegiatan yang bertempat di Gedung H Rektorat Kampus UNNES pada Rabu (19/03/2025) ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan informasi hukum yang transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Monev yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pusat JDIH di Provinsi Jawa Tengah ini diikuti oleh berbagai instansi di Jawa Tengah, termasuk perguruan tinggi yang memiliki peran penting dalam menyediakan informasi hukum yang valid dan terperinci. Tim Pemonev dari Pusat JDIH di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Rilis Tantrias, Asiyah Hesti, dan Bayu Agusta. Perwakilan Tim Pemonev, Rilis Tantrias, menyebut penilaian sebagai JDIH terbaik tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 berbeda dengan tahun sebelumnya. “Jadi tahun ini pelaporan akan tetap menggunakan e-reporting, namun penilaian tidak hanya akan dilakukan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tegah saja, tetapi juga Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala Kantor Hukum sekaligus Ketua Tim Pengelola JDIH UNNES, Dr. Cahya Wulandari, M.Hum., menjelaskan bahwa UNNES berkomitmen untuk terus mengembangkan sistem dokumentasi dan informasi hukum yang memadai demi mendukung terciptanya tata kelola perguruan tinggi yang baik. "Melalui partisipasi JDIH UNNES dalam Monev ini, kami berharap dapat semakin menguatkan kapasitas dan kapabilitas organisasi dalam menyediakan informasi hukum yang mudah diakses oleh civitas akademika dan masyarakat, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas publik," ujar Dosen Fakultas Hukum itu. Sebagai bagian dari institusi yang berkomitmen pada prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik, UNNES terus berusaha memperbaiki sistem layanan informasi hukum, memastikan bahwa seluruh dokumen dan regulasi yang ada dapat diakses dengan mudah dan transparan. Ke depan, UNNES akan terus meningkatkan sistem dan kualitas informasi hukum melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta inovasi lanjutan dengan pemanfaatan teknologi terbaru. Melalui Monev ini, JDIH UNNES semakin memperkuat perannya sebagai pusat informasi hukum yang transparan, sehingga dapat membantu masyarakat, khususnya mahasiswa dan dosen dalam memahami berbagai regulasi dan kebijakan

Rapat Penyusunan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Aset Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus sebagai Penguatan JDIH UNNES

Semarang, 27 Februari 2025 – Universitas Negeri Semarang (UNNES) telah melaksanakan rapat penyusunan peraturan mengenai pengelolaan aset di Kampus KHADTK, pada hari Kamis, 27 Februari 2025. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Hukum UNNES serta pihak terkait lainnya dalam upaya merumuskan regulasi yang lebih efektif dan efisien terkait pengelolaan aset di lingkungan universitas.Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan aset yang lebih baik guna mendukung kinerja dan perkembangan UNNES ke depan. Dalam rapat tersebut, berbagai aspek terkait pengelolaan aset seperti penataan, pemanfaatan, dan pengawasan aset diperbincangkan dengan penuh perhatian dan kajian hukum yang matang.Penyusunan peraturan ini merupakan langkah strategis untuk mendukung pengelolaan sumber daya yang lebih optimal, dengan memperhatikan aspek hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan institusi. Rapat ini juga merupakan bagian dari upaya UNNES dalam memperkuat tata kelola yang lebih baik dan memberikan manfaat lebih bagi pengembangan universitas ke depan.Rapat ini diharapkan dapat menghasilkan peraturan yang komprehensif dan aplikatif, yang akan memberikan dampak positif bagi UNNES dalam pengelolaan aset yang lebih profesional dan terukur.

Pembahasan Peraturan Rektor tentang Perjalanan Dinas sebagai Penguatan JDIH UNNES

Semarang, 23 Januari 2025 – Universitas Negeri Semarang (UNNES) terus memperkuat sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai bagian dari transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pembahasan Peraturan Rektor mengenai perjalanan dinas yang melibatkan Kantor Hukum UNNES dan pihak terkait. Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Virtual Conference, Lantai 4 Rektorat Universitas Negeri Semarang ini diikuti oleh berbagai pihak, yakni Kantor Hukum, Direktorat Perencanaan dan Keuangan, Satuan Pengawas Internal, dan pihak terkait lainnya. Kepala Kantor Hukum UNNES, Cahya Wulandari menyampaikan bahwa penguatan regulasi perjalanan dinas ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Beliau juga menambahkan bahwa digitalisasi dokumen hukum melalui JDIH UNNES akan semakin mempermudah pegawai dalam memahami serta menerapkan peraturan yang telah ditetapkan. Pembahasan ini dilakukan untuk menghasilkan regulasi yang komprehensif, sesuai dengan kebutuhan institusi, dan dapat meningkatkan tata kelola perjalanan dinas yang lebih efektif. Sebagai bagian dari komitmen UNNES dalam meningkatkan layanan hukum berbasis digital, seluruh regulasi yang dihasilkan akan segera dimasukkan ke dalam sistem JDIH UNNES agar dapat diakses oleh seluruh civitas akademika. Dengan langkah ini, UNNES semakin menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola hukum yang transparan, efektif, dan berkelanjutan.

Konsultasi pengisian e-report JDIH UNNES dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Jumat, 22 November 2024, Tim Pengelola JDIH UNNES melakukan konsultasi pengisian e-report JDIH UNNES dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Pengelola JDIH UNNES dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Konsultasi ini dihadiri langsung oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah diantaranya: - Haryono Widyastomo, S.H., M.H. selaku Koordinator Peraturan Perundang-undangan;- Amaliya Rahman, S.H., M.Kn. selaku Sub Koordinator Pengkajian dan Dokumentasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya;- A. Hesti Pramudya W., S.Hum. selaku staf teknis.