Dokumen Hukum

-

Berlaku
Akademisi Fakultas Hukum UNNES Tekankan Bahaya Kekerasan Kepada Siswa SMP-SMA Islam Al Azhar 30 Salatiga
BULLYING, KEKERASAN

-

Berlaku
Halal Certification: The Gap between Administrative Compliance and Consumer Protection
HALAL CERTIFICATION, ADMINISTRATIVE COMPLIANCE, CONSUMER PROTECTION

-

Berlaku
Program Magang Sinau Berdampak di Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah: Mahasiswa FH UNNES susun Produk Telaah Hukum
MAGANG BERDAMPAK

-

Berlaku
Urgensi Pengadilan Niaga Syariah, Solusi Dualisme Yurisdiksi Kepailitan dan PKPU
PENGADILAN NIAGA, SYARIAH, PKPU

-

Berlaku
EDUCATION POTENTIAL MAPPING BERBASIS TA’AWUN DALAM KERANGKA PENTAHELIX: INSTRUMEN MENGUNGKAP KETIMPANGAN AKSES DAN PRIVILEGE TERSELUBUNG UNTUK MEWUJUDKAN MERDEKA BELAJAR
MERDEKA BELAJAR, PENDIDIKAN

-

Berlaku
Supreme Court Decision Number 34P/HUM/2022 and Efforts to Strengthen the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Institutions
SEXUAL VIOLENCE, CONSENT, SUPREME COURT, LEGAL PROTECTION

-

Berlaku
Mahasiswa Hukum Unnes Terjun Langsung dalam Praktik Bantuan Hukum melalui Magang Sinau Berdampak
MAGANG BERDAMPAK

-

Berlaku
John Richard Latuihamallo, S.H., M.H., & Partners Law Office Terima Empat Mahasiswa FH UNNES Dalam Program MBKM Sinau Berdampak
MAGANG

-

Berlaku
Women's Legislative Representation and the Pursuit of Gender-Mainstreaming in Public Policy Formulation
WOMEN, POLITICS, GENDER MAINSTREAMING

-

Berlaku
Protection of Sustainable Food Agricultural Land in the Lens of Regional Autonomy: Realizing Food Sovereignty From-Below
PROTECTION OF SUSTAINABLE FOOD AGRICULTURAL LAND, REGIONAL AUTONOMY, FOOD SOVEREIGNTY, REGION

-

Berlaku
Justice for Child Victims of Violence in the Pesantren Environment (Study of Decision Number 5642 K/Pid.Sus/2022)
CHILD PROTECTION, VIOLENCE IN ISLAMIC BOARDING SCHOOLS, CRIMINAL LAW ENFORCEMENT

-

Berlaku
Dealing with A State of Emergency: A Comparative Study Between Indonesia and Malaysia in Government Use for Pharmaceutical Products
GOVERNMENT PATENT IMPLEMENTATION, COVID-19, REMDESIVIR, FAVIPIRAVIR

-

Berlaku
The Urgency of Legal Profession Regulation Amidst The Integration of Artificial Intelligence
-

-

Berlaku
Terrorism Financing Modus Operandi in Indonesia
FINANCING TERRORISM; MODUS; NATIONAL SECURITY, ILLICIT FINANCIAL FLOWS

-

Berlaku
Kemenko Kumham Imipas dan FH UNNES Bahas Tantangan Penegakan Hukum Berbasis Keadilan Restoratif
HUKUM, RESTORATIF, PENEGAKAN HUKUM

-

Berlaku
Literacy, Compliance, and Digital Legal Awareness: The Role of JDIH UNNES in Disseminating Legal Information
LEGAL LITERACY, LEGAL COMPLIANCE, LEGAL AWARENESS, JDIH UNNES, LEGAL INFORMATION

-

Berlaku
Mahasiswa FH UNNES Raih Juara 3 Best Paper di Pekan Hukum Nasional UNS 2025
PRESTASI

-

Berlaku
Reclaiming the Unwritten: Living Law’s Prospects under Indonesia’s 2023 Penal Reform
CRIMINAL CODE, SOCIETY, LIVING LAW, INDIGENOUS, LEGAL IDENTITY

-

Berlaku
Juridical Implications of the Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024 on Legal Aid Provision in Indonesia
JURIDICAL IMPLICATIONS; CONSTITUTIONAL COURT DECISION; LEGAL AID.

-

Berlaku
Sharia Law and Minority Civil Rights: The Access of Non-Muslims to Bureaucracy and Public Services in the Aceh Province
SHARIA LAW, ACEH, BUREAUCRACY, GOVERNANCE, NON-MUSLIM.

-

Berlaku
Analisis Yuridis dan Sanksi dalam Penyediaan Rumah Ibadah Perumahan di Indonesia
PENYEDIAAN RUMAH IBADAH, PSU, PERUMAHAN, PROVISION OF HOUSES OF WORSHIP, HOUSING

-

Berlaku
Restorative Justice-Based Criminal Case Resolution: A Study at Restorative Justice Houses in Yogyakarta
CRIMINAL CASES; RESTORATIVE JUSTICE; RESTORATIVE JUSTICE HOUSE

-

Berlaku
Optimizing Digital Technology and Institutional Reform to Elevate the International Reputation of Universities in Indonesia and Malaysia
DIGITAL TECHNOLOGY, INTERNATIONALIZATION, MEDIA, REPUTATION ENHANCEMENT.

-

Berlaku
BKS Dekan Fakultas Hukum PTN se-Indonesia Uji Materi 2 UU Pendidikan
UJI MATERI, MAHKAMAH KONSTITUSI, FAKULTAS HUKUM, DEKAN, PERGURUAN TINGGI

-

Berlaku
Dekan Hukum Unnes Ali Masyhar: Revisi RUU KUHAP Bisa Melemahkan Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Harus Tetap Berperan
KUHAP, KORUPSI, KEJAKSAAN

-

Berlaku
Dekan Hukum Unnes Prof Ali Masyhar: Revisi RUU KUHAP Harus Dikaji Ulang, Jangan Lemahkan Kejaksaan
REVISI, DEKAN, RUUKUHAP, UNNES

-

Berlaku
Guru Besar Hukum UNNES Ali Masyhar: Tidak Tepat Kewenangan Penyidikan Kasus Korupsi Dihapus
RUU KUHAP, UNNES, KEJAKSAAN

-

Berlaku
Dekan Hukum UNNES Prof. Ali Masyhar: Mengapa Kejaksaan Tak Boleh Menyidik Korupsi
RUU KUHAP, UNNES, KEJAKSAAN

-

Berlaku
Dekan Hukum UNNES Prof. Ali Masyhar: Jangan Batasi Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi
RUU KUHAP, UNNES, KEJAKSAAN

-

Berlaku
Pakar Hukum Minta Kejaksaan Harus Tetap Berwenang Menyidik Kasus Korupsi
UUD, JAKSA, PAKAR HUKUM, KEJAKSAAN, RUU KUHAP

Showing 1 to 30 of 43 results   

Media Sosial
JDIH UNNES

JDIH UNNES menyediakan Dokumen dan Informasi Hukum di Universitas Negeri Semarang yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.

Kontak Kami
(024) 86008700 Ext. 067
Sabtu Tutup
Minggu Tutup
Senin 07.00–16.00
Selasa 07.00–16.00
Rabu 07.00–16.00
Kamis 07.00–16.00
Jumat 07.00–14.30
Media Sosial
Tren Pengunjung Terkini
Pengunjung Hari ini
11105
Total Pengunjung
5200470
Kemarin
18382
Online
67
Minggu Lalu
120852
Download Aplikasi Mobile
Tautan
Tingkat Kepuasan